Rintis Kerja Sama Penelitian 2024 dengan Pemda TTU, Begini Harap Ketua LPPM Unimor kepada Pemkab Tetangga

Avatar photo
Reporter : Kondradus Yohanes Klau Editor: Kaka
Ketua LPPM Unimor Dr. Aloisius Loka Son, S.Pd., M.Pd. Photo: Istimewa.
Ketua LPPM Unimor Dr. Aloisius Loka Son, S.Pd., M.Pd. Photo: Istimewa.

Kefamenanu, gardamalaka.comLembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Timor (Unimor) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penandatanganan PKS yang dilaksanakan sebulan lalu, pada 5 Juni 2024 di Ruang Rapat Lt.2 FAPERTASAINKES Unimor itu, bertujuan untuk mendukung Pelaksanaan Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pertanian Berbasis Teknologi Pemupukan dan Pestisida Organik Terhadap Produktivitas Hasil Tanaman Kacang Merah Lokal Eban di Kabupaten TTU Tahun 2024.

Diketahui, penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh Ketua LPPM Unimor Dr. Aloisius Loka Son, S.Pd., M.Pd., dan Kepala Bapelitbangda TTU yang diwakili Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Marni Neonbeni, S.Sos, M.Si.

Baca Juga :  Prestasi Mentereng dan Didukung Masyarakat, Willy Lay Putuskan Maju Lagi sebagai Calon Bupati Belu pada Pilkada 2024

Turut hadir dalam acara itu, Ketua Pusat Studi Lahan Kering (PSLK) FapertaSainKes, Dr. Nikolas Nik, S,P., M.Si., Sekretaris PSLK FapertaSainKes, Asep Ikhsan Gumelar, S.P., M.P., dan Kasubag TU FapertaSainKes, Emiliana Salu, S.Pd., serta tim peneliti.

Disclaimer:
Artikel Ini Merupakan Kerja Sama GardaMalaka.Com Dengan Kaka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Kaka.

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.