Malaka,Gardamalaka.comWakil Ketua Komisi I Fredirikus Seran meminta kepada PJ Desa Tafuli agar segera membatalkan SK Pengangkatan Perangkat Desa yang tidak mendapat rekomendasi Tertulis dari camat. Kamis,/15/7/2021.

Warga masyarakat Desa Tafuli Kec Rinhat melaporkan PJ Desa Tafuli Martinus Moe Ke Komisi 1 terkait dengan Pergantian perangkat desa yang menurut mereka tidak sesuai dengan prosedur karena tidak mendapat rekomendasi secara tertulis dari PLT Camat Rinhat.

Fredirikus Seran wakil ketua komisi I secara tegas meminta Kepada Bupati dan Wakil Bupati Malaka agar segera memanggil PJ Kepala Desa Tafuli agar segera membatalkan kembali SK Pengangkatan Perangkat Desa yang sudah di keluarkan dan di bagikan kepada perangakat yang baru di angkat karena cacat hukum.

Sesuai dengan Permendagri no 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Perangkat Desa berhenti karena alasan meninggal dunia,permintaan sendiri atau diberhentikan karena usia telah genap 60 ( Enam Puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,berhalangan tetap,tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa dan melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Fredi juga menambahkan kemudian ditegaskan secara jelas sesuai dengan Permendagri tersebut di atas bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Wali Kota dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat. Ujarnya”.

Hal ini juga sudah di tegaskan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Berhubung karena meningkatnya intensitas pengaduan terkait tindakan kepala desa memberhentikan Perangkat Desa di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang berdampak terhadap banyaknya sengketa Tata Usaha Negara antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa sehingga berpotensi menganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa. (GM/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here