Jakarta,Gardamalaka.com– Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyampaikan apresiasi terhadap hasil opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT terhadap kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Perwakilan NTT. Selas,29/6/2021.
Demikian hal itu disampaikan oleh Hasnu selaku Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Polhukam) PB PMII Periode 2021-2024.
Menurut Hasnu, prestasi membanggakan yang dicapai oleh Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) NTT selama enam tahun berturut-turut meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT itu tentu patut diapresiasi oleh sejumlah pihak.
Hal tersebut, kata Hasnu, tidak terlepas dari manajemen pengelolaan kantor yang integritas dibawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana D Jone.
Hasnu mengatakan, tujuan dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan NTT merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keuangan dan pengelola keuangan negara wajib menyusun laporan keuangan.
BPK RI, kata Hasnu, pada setiap pemeriksaan senantiasa berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Kendati demikian, jelas Hasnu, untuk standar pemeriksaan keuangan wajib didasarkan pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada lampiran II dan IV,” jelas Hendra.
Wasekjen PB PMII mengatakan, pestasi ini pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi. Karena opini ini bukan hadiah dari BPK, namun prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola.
“Harapnnya bahwa kantor Kemenkumham NTT akan menjadi corong utama terhadap sejumlah kantor di NTT baik eksekutif, legislatif dan yudikatif demi mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, berintegritas agar jauh dari racun korupsi,” tutup Hasnu.(GM/red)
