Kupang, Gardamalaka.com – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Kupang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kota Kupang, Selasa (8/6/2021).

Sidak yang dilakukan Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang Theodora Ewalde Taek, S.Pd Fraksi PKB dan Alfred Djami Wila itu terkait sejumlah pengeluhan warga masyarakat Kota Kupang akan adanya penumpukan bantuan sembako yang diurus oleh BPBD Kota Kupang.

Kepada media, Theodora Ewalde Taek menyampaikan bahwa adanya keluhan masyarakat mendorong pihaknya sebagai dewan perwakilan rakyat merespon cepat dan datang ke BPPD Kota Kupang untuk mengecek bukti dan fakta lapangan.

“Hari ini (Selasa, red) kami turun, tidak memberitahukan kepada BPBD. Kami datang saja, karena ini sebagai fungsi pengawasan kami, untuk mengetahui jenis barang apa saja yang diberikan oleh pihak ketiga, maupun yang diberikan oleh BPBD pusat, yang saat ini tersimpan di ruko depan kantor BPBD Kota (Kupang),” jelas Ewalde.

Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, ungkap Ewalde, pihaknya wajib memberikan suport kepada BPBD Kota Kupang sehingga dapat berkoordinasi dengan dinas lain dalam penyaluran bantuan Badai Seroja.

“Kami memberikan suport kepada BPBD Kota Kupang agar pembagian harus juga berkoordinasi dengan dinas lain, karena setelah terjadinya seroja ini Dinas Sosial juga memberikan bantuan berupa cadangan beras pemerintah ke dua kecamatan, yakni Kecamatan Oebobo dan Kota Lama,” paparnya.

Ewalde Taek menegaskan, dirinya bersama Anggota DPRD Kota Kupang asal Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Alfred Y. Djami Wila, melakukan sidak guna melihat data bantuan-bantuan sembako yang diberikan akan didistribusikan kemana saja.

“Ini kami lakukan demi menjawab pertanyaan masyarakat soal bantuan Seroja ini. Supaya jangan sampai ada Kecamatan yang terus mendapatkan itu, sedangkan Kecamatan lain belum mendapatkan apapun, sehingga kita meminimalisir pertanyaan masyarakat di media sosial,” jelas dia.

Theodora Ewalde Taek menguraikan bahwa selain bantuan sembako, hingga saat ini warga masyarakat yang sudah terdaftar di kelurahan, yang rumahnya termasuk kategori rusak berat serta rumah yang atapnya terbongkar karena badai Seroja belum mendapatkan bantuan, terkecuali bantuan tarpal yang telah diberikan oleh BPBD kepada beberapa warga.

“Ini menjadi perhatian supaya dari BPBD juga bergerak cepat, dengan pihak kelurahan, agar bantuan ini, tidak terjadi penumpukan tapi harus secepatnya sampai pada masyarakat,” jelas Ewalde.

Karena soal sembako dan rapid test, imbuh Ewalde, ada masa kadaluwarsa; supaya jangan sampai pada saat distribusi usia pakainya sudah tidak lagi dipakai, ” jelas Ewalde.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kota Kupang asal Fraksi Partai Golkar, Alfred Y. Djami Wila menegaskan agar bantuan yang ada segera didistribusikan kepada masyarakat.

“Karena pada saat ini masyarakat sangat membutuhkan sentuhan atau bantuan dari pemerintah,” ungkap Djami Wila.

Selain itu, tambah Djami Wila, alat Rapid test yang masih tersimpan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang segera didistribusikan karena alat itu sangat dibutuhkan di beberapa rumah sakit yang ada di Kota Kupang.

“Masa kadaluwarsanya (rapid test) tanggal 11 November 2021. Kami sangat mengharapkan dan menyuport BPBD untuk segera mendistribusikan ke puskesmas-puskesmas dan pustu-pustu yang ada di Kota Kupang ini,” harapnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Kupang Jemy Didok menyampaikan, sidak yang dilakukan anggota DPRD Kota Kupang adalah bagian dari menjalankan fungsi pengawasan.

“Ini merupakan fungsi pengawasan dari Dewan. Kapan saja (mereka) melakukan kunjungan; itu sudah menjadi tugas dan fungsi dari pada DPR,” ujar Jemy.

Ia menjelaskan bahwa sebagaimana pihaknya di pemerintahan melaksanakan segala sesuatu berdasarkan ketentuan yang ada, maka hari ini kedua anggota Dewan mau melihat secara dekat bantuan-bantuan yang ada sehingga dapat segera didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam hal penanganan bencana di wilayah Kota Kupang.

Ditambahkan Jemy Didok bahwa logistik yang ada saat ini sangat terbatas sehingga tidak cukup untuk didistribusikan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, pihaknya tidak menahan bantuan yang (masih) ada di BPBD. Setiap hari terus disalurkan kepada masyarakat Kota Kupang, berdasarkan nama-nama yang dikirim kelurahan.

“Karena Lurah yang tahu persis, siapa warganya yang layak menerima bantuan ini,” pungkas Kepala BPBD Kota Kupang. (GM/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here