Henri Melky Simu - Anggota DPRD Kabupaten Malaka Fraksi Golkar (Istimewa)
Henri Melky Simu - Anggota DPRD Kabupaten Malaka Fraksi Golkar (Istimewa)

Betun, Gardamalaka.com – Dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif terjadi di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tengara Timur.

Kali ini dugaan korupsi terjadi di tubuh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka.

Sejumlah SPPD fiktif dan pemalsuan tanda tangan atas nama Henri Melky Simu anggota DPRD Malaka asal Partai Golkar menjadi sorotan.

Menurut Melky Simu, saat pemeriksaan dari Inspektorat, sudah dilakukan crosscheck dari pihak Inspektorat dengan lembaga DPR. “Karena itu, saya meminta rekapan perjalanan,” ujar Melky.

Ia mengaku, berdasarkan data yang ia minta dari Inspektorat Malaka, ternyata ada catatan dirinya melakukan perjalanan pada bulan Mei 2020.

“Padahal waktu itu, kita ketahui bersama, kalau uang perjalanan di DPR itu, baik perjalanan di dalam dan luar daerah sudah dipangkas atau di-refocusing untuk Covid-19,” papar Melky Simu.

Jadi, lanjut dia, pihaknya tidak melakukan perjalanan. Tapi aneh bin ajaib, “kok saya ada perjalanan. Maka itu saya minta lihat SPPD dan Kwitansinya,” ungkapnya.

Setelah melakukan pengecekan, Melky Simu menemukan bahwa dirinya tercatat melakukan perjalanan ke Kobalima Timur. “Padahal setahu saya, tidak pernah saya lakukan perjalanan ke Kobalima Timur,” papar Melky.

Bahkan ia menemukan, catatan perjalanan itu terjadi setiap bulan, hingga kwitansinya pun ditandatangani entah oleh siapa.

“Yang saya lihat itu, satu kali. Tetapi tiap bulannya itu ada. Tiap bulan itu kami ada melakukan perjalanan. Jadi saya lihat Kwitansinya, siapa yang terima uang itu. Ternyata saya lihat tanda tangannya beda,” beber dia.

Henri Melky Simu - Anggota DPRD Kabupaten Malaka Fraksi Golkar (Istimewa)
Henri Melky Simu – Anggota DPRD Kabupaten Malaka Fraksi Golkar (Istimewa)

Melky Simu menegaskan, telah terjadi pemalsuan tandatangan sehingga ia meminta saat RDP itu, agar Sekwan mempertanggungjawabkan apa yang telah dibuat itu.

“Kami minta supaya kami mau lihat semua. Apakah hanya untuk saya, atau saya dengan pak Edy, atau untuk semua anggota DPR dibuat seperti ini. Kuat dugaan saya, SPPD fiktif ini, untuk semua DPR. Untuk kami semua yang ada disini. Jadi, memang di sini tidak bisa diselesaikan. Yah, kami pasti akan berurusan dengan pihak berwajib,” jelas Melky.

Ia melanjutkan, jika tidak ada kegiatan, dirinya akan ke Kejaksaan untuk melaporkan perihal ini. Sebab pihaknya bingung terkait perjalanan atau kegiatan di DPRD Malaka.

“Kuat dugaan saya, ada penyalahgunaan keuangan dari 2019. Rekomendasi dari Komisi I itu, harusnya diaudit ulang. Karena banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan, tetapi realisasinya 100% semua,” bebernya.

Melky Simu menjelaskan, ia pernah melaporkan kejanggalan ini tahun 2020 lalu, akan tetapi Sekwan tidak pernah dipanggil.

“Saya sudah temukan, ohh ternyata betul seperti ini, yang dipakai cara seperti ini. Dia memang realisasi 100% karena ada SPPD Fiktif ini. Yang saya lihat itu, sekitar 5 atau 6 kali SPPD Fiktif. Itu untuk saya saja. Termasuk ada SPPD untuk DPR hadiri HUT RI, kami tidak pernah terima uang, namun ada SPPD,” papar Melky.

Dia meminta, agar segera ditelusuri semua itu, termasuk siapa pembuat memo. Sebab SPPD itu ada, karena ada Memo, tetapi uangnya tidak ada (diterima). LPJ anggaran pun 100%.

“Sementara ketentuan di DPR, yang membuat memo adalah pimpinan. Sampai sekarang kita belum telusuri siapa pembuat memo. Tadi RDP saya minta, untuk telusuri itu,” tegas Henri Melky Simu. (SB/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here