Integritas Pemilu Versus Kepercayaan Publik (Sebuah Analisa Berdasarkan Data dan Observasi)

*Oleh: Oktovianus Seran, S.IP., M.Si
(Dosen dan Pengamat Pemilu)

Berikut adalah sebuah tulisan ringan yang dapat dipijak untuk merefleksikan Pilkada Malaka yang baru saja berlangsung Desember 2021 lalu.

Seluruh isi tulisan adalah tanggung jawab penulis.

OPINI – Pasca pemungutan suara 9 Desember 2020 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendadak menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan serangan isu-isu negatif, terutama di media sosial.

Setidaknya itu yang tergambarkan dari hasil analisis big data yang dilakukan selama rentang waktu pasca Pilkada Serentak dilangsungkan.

Berdasarkan data yang diambil dari jumlah dan sebaran percakapan di media sosial bahkan media cetak ditemukan bahwa dari total penyampain percakapan, lebih dari 50% menyerang KPU dengan tuduhan tidak netral dan berpihak kepada salah satu paslon.

Tagar “KPUDberpihak”, “KPUDtersandera”, dan “KPUDtidaknetral” pun ramai digunakan untuk mengekspresikan ketidakpercayaan pada KPU Malaka, yang dilakukan sepanjang periode Pilkada, baik sebelum, saat, dan sesudah hari pemungutan suara.

Big Data Analytics

Laporan Big Data Analytics menyebutkan bahwa jumlah percakapan negatif yang menyerang KPU Malaka mencapai 70% dan hampir 80% angka ini jauh melebihi jumlah serangan yang didapatkan oleh salah satu paslon.

Analisis tersebut juga menemukan adanya variasi isu negatif yang menyerang KPU pada periode sebelum, saat, dan sesudah hari pemungutan suara.

Sebelum hari High (H) pemilu atau pilkada, isu negatif yang menyerang KPU lebih banyak menyoroti soal kecurangan pilkada dengan isi percakapan menyoal surat suara tercoblos, kecurangan, pemilih siluman serta isu diretasnya server KPU.

Pada hari H Pilkada, isu negatif yang menyerang KPU lebih banyak merespons polemik terkait hasil hitungan kemenangan salah satu paslon yang dirilis oleh beberapa lembaga survei.

Adapun sebaran isunya mencakup percakapan tentang quick count, hitung cepat, hasil survei, penggiringan opini, dan soal indikasi keberpihakan lembaga KPU terhadap salah satu paslon.

Sementara, isu negatif yang menyerang KPU setelah hari pemungutan suara lebih berpusat pada isu kecurangan yang dilakukan oleh KPU, dengan isi percakapan terkait kecurangan, KPU tersandera, input tidak sesuai C1, dan manipulasi hasil suara oleh KPU.

Pentingkah Integritas Penyelenggaraan Pemilu?

Integritas penyelenggaraan pada semua tahapan Pemilu atau pilkada menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu beserta jajarannya ke bawah.

Kedua lembaga ini memiliki peran dan tanggungjawab strategis sekaligus jadi harapan rakyat untuk menyelenggarakan pemilu atau pilkada dengan baik dan berintegritas dengan melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang memiliki integritas yang baik pula.

Modus Pelanggaran

Menarik disimak, sebagian besar kasus yang diadukan ke MK dan DKPP adalah pelanggaran asas kemandirian dan keadilan penyelenggara pemilu.

Modus pelanggaran etika yang terjadi juga beragam: manipulasi suara, pelanggaran hak pilih, perlakuan tidak adil, pelanggaran hukum, dan pembiaran.

Selain itu kelalaian pada proses tahapan pemilu, hingga pelanggaran netralitas dan keberpihakan.

Temuan ini sesungguhnya mengkonfirmasi bahwa mewujudkan penyelenggara pemilu yang profesional, tidak memihak dan senantiasa transparan dalam pelaksanaannya merupakan tantangan utama menuju pemilu dan pilkada serentak 2024 yang berintegritas.

Pertanyaannya, jika penyelenggara pemilu atau pilkada sudah berintegritas, apakah juga otomatis menghasilkan pemilu atau pilkada yang berintegritas?
Bagaimana dengan praktik politik uang (money politic)?

Seharusnya kepercayaan publik terhadap lembaga KPU dan Bawaslu itu meningkat agar bisa memberi ruang yang besar kepada kedua lembaga tersebut untuk memberikan sosialisasi pendidikan politik yang baik.

Ini penting agar tercapai pemilu atau pilkada berdasarkan prinsip pemilu, yaitu “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Azas pemilu inilah yang menjadi cerminan dari negara yang konstitusional, mengingat public and political trust sebagai masalah nilai dalam kaitannya dengan memahami posisi lembaga penyelenggara pemilu, konsep pembentukan dan peningkatan public trust.

Pada Prinsipnya lembaga KPU adalah lembaga independen. Namun lembaga KPU tidak pernah benar di mata yang kalah.

Kepercayaan publik itu hal yang terpenting dalam suatu sistem ketatanegaraan.

Tetapi perlu disadari juga bahwa sangat dibutuhkan kecerdasan dalam pemahaman tugas dan fungsi setiap lembaga, khususnya lembaga KPU dan Bawaslu .

Pembangunan Zona Integritas

Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu atau pilkada, perlu adanya peningkatkan berdasarkan karakter pemimpin yang profesional dan mampu menerima kekurangan.

Juga diperlukan rasa membutuhkan segala elemen penting dari lembaga dan masyarakat agar tercapai kebijakan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Ini dimaksudkan agar kesan yang muncul tidak terjadi bentrokan publik dengan lembaga negara sehingga tercapai azas demokrasi sesungguhnya.

Penyelenggara adalah tulang punggung suksesnya pilkada. Maka harga mati untuk independensi bagi penyelenggara.

Namun perlu diingat, tidak hanya penyelenggara pemilu yang dituntut berintegritas.

Seluruh pihak yang terlibat di dalam kepemiluan tersebut, baik penyelenggara, peserta, masyarakat pemilih dan semua pihak yang terkait haruslah berintegritas.

Sehingga akan terwujudlah Pemilu Berintegritas.

Apa Kata Undang-Undang?

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tidak mengatur dan disebutkan secara khusus tentang integritas.

Tetapi meninjau berbagai definisi yang pernah diungkapkan para ahli.

Maka sebagai penyelenggara, peserta maupun pemilih harus mematuhi peraturan (regulasi) yang mengatur tentang pemilu.

Baik itu undang-undang, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu maupun Peraturan DKPP.

Misalnya seperti yang tertuang dalam pasal 3, yang ditujukan untuk penyelenggara pemilu. Dalam pasal ini penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu maupun DKPP harus memenuhi 11 unsur yang disebutkan. Jika 11 unsur tersebut dilaksanakan dengan baik dan komitmen, maka akan terwujud penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Sebagai contoh lagi, mulai pasal 169 yang mengatur tentang peserta pemilu.

Jika peserta pemilu memenuhi apa yang dituangkan pasal-pasal tersebut dengan baik dan benar, maka dikatakan peserta pemilu berintegritas.

Penyelenggaraan pemilu atau pilkada yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah daerah. Pilkada memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat.

Oleh karena itu, pilkada merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Kita yang di luar arena, bisa dengan mudah mengatakan KPU telah melakukan pengkhianatan atas cita-cita dan harapan rakyat.

Tetapi sudut pandang pelaku yang ada di dalam arena mungkin lain. Dilihat dari dalam, KPU berhadapan dengan sejumlah dilema dan diombang-ambingkan oleh banyak kepentingan yang saling tubrukan pada pilkada serentak.

Seharusnya publik bisa menyadari, dinamika yang terjadi saat ini adalah masyarakat awam selalu menjadi objek penggiringan opini para elit politik.

Mereka memiliki ambisi kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi dengan cara membangun framing dan menyalahkan lembaga-lembaga seperti KPU dan Bawaslu.

Jika masyarakat menyadarinya, maka setiap ajang demokrasi akan berlangsung dengan damai, adil dan menunjukkan kualitas demokrasi pemilihan yang dapat dipertanggungjawabkan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here