Wilfridus Son Lau, S.H., M.H. - Advokat (Foto: Istimewa)
Wilfridus Son Lau, S.H., M.H. - Advokat (Foto: Istimewa)

BETUN, GARDAMALAKA.COM – Kasus politik uang terjadi di Kabupaten Malaka sehubungan dengan Pilkada Desember 2020 silam.

Hal itu dikuatkan dengan diputuskannya vonis pidana penjara 30 bulan subsidair 1 bulan dan denda 250 juta rupiah dalam sidang putusan, Kamis (7/1/2021) di PN Atambua atas terdakwa Yohanes Bria Klau (YBK).

Atas putusan PN Atambua terkait kasus politik uang itu, sebagaimana disebutkan beberapa sumber, terdakwa YBK dan pihak kuasa hukum pun melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Kupang.

Hasilnya, Hakim PT Kupang justeru semakin menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Atambua, dengan surat putusan bernomor 18/PID/2020/PT KPG.

Menyoal informasi dan pemberitaan beberapa media online terkait putusan PT Kupang tersebut, salah satu Advokat muda di Kabupaten Malaka, Wilfridus Son Lau, S.H., M.H memberi tanggapan, saat ditemui media, Kamis (11/2/2021) sore.

Wilfridus Son Lau, S.H., M.H. - Advokat (Foto: Istimewa)
Wilfridus Son Lau, S.H., M.H. – Advokat (Foto: Istimewa)

“Saya belum baca putusan Pengadilan Tinggi Kupang atas banding yang dilakukan oleh Terpidana YBK atas Putusan Pengadilan Negeri Atambua. Tapi berdasarkan informasi media online, katanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua,” paparnya.

Son Lau, begitu dirinya akrab disapa, menjelaskan, bilamana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan, itu artinya Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Pemilihan (Money Politic, red) dengan terdakwa YBK, telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan mendasarkan putusannya pada alasan dan dasar hukum yang tepat.

“Pemeriksaan tingkat banding itu ‘kan pemeriksaan ulangan terhadap fakta-fakta dan aspek hukum dari suatu perkara yang telah diperiksa dan diputus di tingkat Pengadilan Negeri, sehingga disebut dengan dengan istilah Judex Facti,” tambah Son Lau.

Dia menilai, Majelis Hakim PN Atambua sudah benar dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Tindak Pidana Money Politic (politik uang) dengan terdakwa YBK yang diputus pada tanggal 7 Januari 2021.

“Tidak ada kelalaian dalam acara atau Vormverzuim sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) UU Kehakiman sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan putusan Majelis Hakim PN Atambua,” lanjutnya.

Meski demikian, Son menjelaskan, masih ada upaya hukum lagi, jika terdakwa/kuasa hukum merasa tidak puas terhadap putusan PT Kupang, yaitu Kasasi.

“Kalau mau kasasi silakan saja. Itu hak hukum yang dijamin oleh konstitusi kita,” pungkas Alumnus Seminari Lalian ini. (JL/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here