Fasilitas Negara, Ambulance yang dikendarai Massa Aksi Damai di Gedung DPRD Malaka (Foto: Istimewa)
Fasilitas Negara, Ambulance yang dikendarai Massa Aksi Damai di Gedung DPRD Malaka (Foto: Istimewa)

BETUN, GARDAMALAKA.COMTenaga kesehatan di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam Perhimpunan Tenaga Lintas Profesi Kesehatan Kabupaten Malaka menggelar aksi damai di gedung DPRD, Kamis (28/1/2021) dengan menggunakan fasilitas negara berupa mobil ambulance dan beberapa motor dinas.

Pantauan media, ambulance dan beberapa motor yang dikenderai oleh tenaga kesehatan (Nakes) dalam aksi itu berbaris rapi di depan gedung DPRD Desa Kamansa Kecamatan Malaka Tengah.

Peserta aksi menghidupkan sirene di depan kantor DPRD, menciptakan kerumunan massa yang berpotensi mengabaikan protokol Covid-19.

Padahal, seharusnya Nakes sebagai garda terdepan menerapkan protokol Covid-19 untuk dicontohi masyarakat. Akan tetapi realita berkata lain.

Meski demikian, aksi damai disambut baik oleh beberapa anggota DPRD yang hadir. Dengan merapkan protokol Covid-19, 10 (sepuluh) orang perwakilan massa aksi diminta masuk untuk berdiskusi demi menyelesaikan permasalahan.

Sebelumnya, para anggota DPRD Kabupaten Malaka sedang mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dalam rangka mengevaluasi pemanfaatan dana Covid-19 di kabupaten tersebut.

Kepada perwakilan peserta yang masuk, Hendrikus Fahik Taek, Wakil Ketua II DPRD Malaka menyampaikan bahwa masukan kepada pemerintah terutama DPRD diperbolehkan.

“Silakan saja, yang lebih penting teman-teman ASN jangan mengabaikan tugas pokok,” ujar Hendrikus.

Dirinya juga tidak mempermasalahkan penyampaian pendapat berupa aksi tersebut.

“Tidak masalah, ada yang menyampaikan pikiran untuk kami. Terkait pernyataan massa aksi itu kita sudah terima. Soal tuduhan itu, saya sudah klarafiaksi di ruangan sidang, dan itu sudah jelas,” pungkasnya.

Menanggapi aksi Nakes menggunakan fasilitas negara, seorang tokoh diaspora Malaka di Kupang, Herman Seran mengatakan bahwa penggunaan fasilitas negara itu tidak dapat dibenarkan.

“Aksi damai pakai fasilitas Negara, terutama ambulance sangat tidak dibenarkan,” tulisnya kepada awak media via WhatsApp, Kamis (28/1) malam.

Menurutnya, ambulance harusnya distandby untuk tanggap darurat, bukan dipakai melakukan aksi. “Koordinator aksi perlu dimintai pertanggungjawaban,” kata dia.

Selain itu Herman menambahkan, dibutuhkan pertanggungjawaban dari pejabat penanggung jawab penggunaan ambulance.

“Pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaan ambulance di luar peruntukkannya harus tanggung jawab juga karena itu termasuk kelalaian,” katanya mengkahiri. (Red)

BACA JUGA:
Wakil Bupati Malaka Terpilih Hingga Ketua Fraksi Hanura DPRD TTU, Harapkan GARDA Malaka Jadi Media Independen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here