BETUN, GARDAMALAKA.COM – Advokat Yulius Benyamin Seran, S.H angkat bicara mengenai isu KTP (Kartu Tanda Penduduk, red) siluman yang dipersoalkan kuasa hukum SBS-WT terkait Pilkada Malaka 2020.

Pasalnya, tidak pernah ada KTP siluman digunakan dalam prosesi Pilkada 9 Desember 2020 yang lalu. Dan tidak pernah ada pencetakan KTP yang kemudian disebut siluman oleh pihak SBS-WT.

“Justeru itu terjadi setelah pilkada,” demikian disampaikan Yulius Benyamin Seran, Tim Kuasa Hukum Paket SN-KT ketika dikonfirmasi melalui telefon seluler, Senin (18/1/2021).

Dirinya mengatakan, pihaknya sudah memiliki data akurat, dan bukti hanya akan dihadirkan nanti di persidangan MK.

“Karena kami tidak ingin mempengaruhi situasi politik yang sudah usai di Malaka. Kami akan buktikan bahwa pencetakan KTP itu terjadi di mana dan atas perintah siapa,” tegas Yulius Benyamin.

Ia mempertanyakan, siapa yang memberikan DPT kepada orang yang tidak berhak. “Bahwa DPT yang dijadikan perbandingan kemudian disebut “siluman” itu datangnya dari mana? siapa yang membuat?,” tohoknya.

Karena, menurut dia, peristiwa yang sudah dilaporkan di Bawaslu dan dinyatakan tidak ada unsur pidananya, dan lagi DPT yang palsu itulah yang dijadikan dasar untuk melapor.

“Yang menjadi pertanyaan kami adalah: mereka dapat data palsu itu darimana? Siapa yang memberikan data palsu itu? Ini akan kami uraikan nanti sebagai pembuktian persidangan di MK,” papar Benyamin.

Ditambahkannya bahwa tidak menutup kemungkinan, siapapun yang melakukan rekayasa pemalsuan DPT, pemalsuan data kependudukan akan diseret ke ranah pidana.

“Kita sudah menyiapkan untuk langkah itu. Karena ini berbahaya, pembodohan publik, dan ini tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

Benyamin menjelaskan bahwa laporan tentang adanya KTP siluman ke Bawaslu oleh beberapa oknum yang mengaku masyarakat Malaka, dengan membawa serta bukti dokumen KTP siluman yang didapat secara melawan hukum dan tidak sah merupakan delik pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 KUHP, yakni “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Sebab sejatinya, ia menerangkan, sebelum menyampaikan pengaduan kepada Bawaslu dilanjutkan mempublikasikan melalui media, hal pertama yang harusnya dilakukan adalah memastikan dahulu dari mana datangnya KTP dan DPT siluman tersebut.

“Apakah diperoleh secara sah? Kemudian dokumen manakah yang sah atau asli jika ada dokumen yang dianggap palsu?,” tanyanya lagi.

Sebab, urainya, pengadu membawa bukti dokumen yang palsu untuk menyampaikan pengaduan ke Bawaslu tanpa melakukan upaya klarifikasi terlebih dahulu, jelas merupakan Pengaduan Palsu.

“Demikian juga menggunakan surat palsu sebagai alat bukti pada saat melapor ke Bawaslu adalah perbuatan pidana karena melanggar Pasal 263 KUHP ayat (2), sebab barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Katanya lagi, siapa aktor intelektual yang menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam sebuah akta otentik termasuk KTP dan DPT adalah pelanggaran terhadap Pasal 263 ayat 1 KUHP.

“Jadi, baik yang menyuruh menempatkan keterangan palsu, dan yang memasukkan keterangan palsu sampai pada yang menggunakan akta/dokumen palsu dan pengaduan palsu, semuanya terancam pidana,” pungkasnya. (Tim/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here