BETUN, GARDAMALAKA.COM – Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) meminta Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran, MPH meninjau kembali Surat Keputusan (SK) pembebastugasan (non-job) yang diberikan kepada penjabat eselon II atas nama Remigius Asa, S.H. dalam kurun waktu 14 hari.

Hal tersebut tertuang dalam surat rekomendasi yang dikirim Komisi ASN pada Senin (4/1/2021) dengan tembusan kepada Mendagri, Bupati Malaka, dan Sekda Malaka.

Dalam Konferensi Pers, di kediamannya, Senin (11/1/2021) Remi Asa, -begitu sapaan akrab Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) yang dibebastugaskan ini,- mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan sebagaimana yang disampaikan atau dilaporkan ke komisi ASN.

Remi Asa mengungkapkan, sejak diterimanya SK pemberhentian dari jabatan kepala BP4D pada tanggal 4 Desember 2020, dirinya mengambil sikap membuat laporan dan dikirim kepada Komisi ASN, karena dirinya menilai bahwa keputusan ini cacat hukum atau dengan kata lain gugur karena kewenangan atau gugur karena prosedur.

Keputusan ini bisa dibilang cacat hukum, karena bagaimana bisa seorang penjabat sementara (Pjs) yang menjabat hanya 71 hari dan dengan kewenangannya yang dibatasi, mengambil sebuah keputusan seperti ini.

“Bagaimana bisa, seorang penjabat sementara memerintahkan, sementara masa kejanya hanya 71 hari dan kewenangan Pjs itu dibatasi”, jelas Remi.

Remigius Asa, S.H., Kepala BP4D Kabupaten Malaka yang Dinonjob oleh Penjabat Sementara Bupati Malaka dengan dalil Pemalsuan Tandatangan (Foto: FCS)
Remigius Asa, S.H., Kepala BP4D Kabupaten Malaka yang Dinonjob oleh Penjabat Sementara Bupati Malaka dengan tuduhan Pemalsuan Tandatangan Bupati Stefanus Bria Seran (Foto: FCS)

Sebagai aparatur sipil negara dengan basic ilmu yang dimilikinya di bidang hukum, Remi menegaskan bahwa dirinya paham prosedur hukum dengan baik.

“Sehingga saya mengambil tindakan untuk mengirim surat untuk melaporkan ke KASN terkai hal ini, karena saya merasa tidak puas dengan tuduhan yang mana saya tidak pernah buat”, tambah Remi.

Kepala BP4D, Remigius Asa, S.H. dibebastugaskan oleh penjabat bupati Malaka dr. Messerasi Ataupah beberapa waktu lalu dengan tuduhan bahwa dirinya (Remigius Asa) memalsukan tanda tangan Bupati Malaka dalam dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.

Dalam surat rekomendasi dari Komisi ASN yang dikirim kepada Bupati Malaka dengan tembusan kepada Mendagri, Sekda dan termasuk Remigius Asa, S.H, Bupati Malaka diminta segera meninjau kembali SK dalam kurun waktu 14 hari sejak surat diterima, dan mengembalikan jabatan kepada Remigius Asa, S.H.

Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH, saat ini belum bisa memberi tanggapan terkait hal tersebut, karena sedang tidak berada di Malaka.

Dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp pada Selasa (12/1/2021), namun belum ada jawaban hingga berita ini diturunkan. (FCS/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here