GARDAMALAKA.COM – Masa bakti Bupati dan Wakil Bupati, Stefanus Bria Seran dan Daniel Asa (SBS-DA) akan segera berakhir pada 17 Februari 2021 mendatang, berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Itu berarti bahwa masa kepimpinan SBS-DA dalam mengendalikan Malaka selama lima tahun itu akan tersudahi. Tanggal 17 Februari 2020 bak akhir lisensi menahkodai kapal bernama ‘Malaka’.

Pertanyaan pun timbul: Sudah sejauh mana ekspetasi pulik terhadap pemberantasan korupsi terjawab oleh masifnya gerakan ‘memburu’ selama masa kepemimpinan SBS-DA?

Tak bisa pungkir terhadap rakyat Malaka, semasa kepemimpinan SBS-DA, penegak hukum banyak menangani perkara yang melibatkan para pejabat dan mafia proyek yang merupakan elit kekuasaan, titipan yang maha berkuasa.

Dari kasus dugaan korupsi lampu sehen, dugaan korupsi SMA Wederok, Dugaan Korupsi Rumah Tunggu Fahiluka, Dugaan Korupsi Kacang Hijau, Dugaan Korupsi Bagun Tebing Naimana, hingga Kasus Korupsi Pengadaan Benih Bawang Merah yang menghebohkan publik Malaka.

Tak terlupakan, kasus yang menimpa Kades Numponi, dan Kades Weulun yang kini telah mendekam di balik jeruji besi.

Melihat rangkaian kejadian di atas, rasanya rakyat Malaka tiba pada suatu kesimpulan terhadap masa depan Malaka di bawah kepemimpin SBS: Sangatlah gelap dan suram dalam pemberantasan kasus korupsi.

Padahal semestinya, Bupati dan Wakilnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi; namun SBS justru terlihat diam tak berkutik, lemah tak berdaya, setelah wakilnya dipanggil pulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa dari dunia ini.

Begitu pula sebagian anggota DPR, Penyidik pada wilayah hukum Malaka ini, terlihat malah saling bertolak belakang dalam prinsip, yang diduga-duga publik turut melindungi para penjahat korupsi, yang tak pelak hal itu justru mengembosi dan membunuh rakyatnya sendiri.

Hingga saatnya, pada ajang Pilkada Malaka 2020, sebagian besar rakyat Malaka berteriak dan berani bersuara, memekikkan ‘kita merdeka, merdeka, dan merdeka’ pada 9 Desember 2020.

Hingga akhirnya terjawab dengan keberhasilan rakyat Malaka memilih mengantikan pemimpin baru, yang digadang-gadang memiliki semangat anti korupsi yang tinggi.

Maka sangatlah wajar ketika istilah corruptor fight back digaungkan kembali oleh publik yang secara nyata melihat serangan itu.

Satu hal yang diketahui publik Malaka, kinerja kepemimpinan SBS-DA bersama sebagian anggota DPRD, termasuk Penyidik sangat tidak memuaskan.

Hal ini sangat penting untuk dijadikan catatan bahwa kritikan terhadap kepemimpinan SBS-DA selama ini hanya menonjol pada kurangnya transparansi dalam pemberantasan korupsi, sehingga membuat predicate crime menjadi sangat meningkat.

Catatannya, masih banyak tunggakan perkara dugaan korupsi yang terjadi pada masa kepemimpinan SBS-DA yang masih membutuhkan tanggung jawab sebagai pemimpin lama. Setidaknya ada belasan kasus dugaan korupsi dalam proses penyidikan.

Tulisan ini dihadirkan sebagai bahan evaluasi bagi para penyidik dan pemimpin baru di Malaka. Bahwa publik atau rakyat Malaka memahami, menjaga ekspetasi bukan hal yang mudah.

Meski demikian rakyat harus tetap yakin, pemberantasan korupsi tidak akan “mati” hanya karena pemimpin daerah berpindah tangan. Nyayian Banda Neira: Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti, sekiranya menjadi peneguh hati publik yang menanti dalam cemas dan harap.

Sebab ada bahasa sangat sakral yang belum sempat diungkapkan: “mau memberantas korupsi, nafasnya harus panjang, niatnya harus suci”.

Salam anti korupsi.

Penulis : Oktavianus Seldy Berek
Jurnalis Anti Korupsi, sekaligus Anggota AJLK (Aliansi Jurnalis Lawan Korupsi) Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here