KEFAMENANU, GARDAMALAKA.COM – Ketua Umum BELATI (Pembela Pancasila Sakti) Nusa Tenggara Timur, Rikhardus Bria Seran, S.E., M.M menghimbau semua elemen agar menghindari politik transaksional, termasuk politik uang (money politic).
“Hindari politik uang, politik transaksional, politik dengan tujuan medapat pekerjaan, jabatan, dan lainnya,” tegas Rikhardus saat ditemui awak media di Kefamenanu, Jumat (4/12/2020).
Menurutnya, politik transaksional akan membawa politikus pada rusaknya kualitas moral.
“Politik transaksional memang bisa memuluskan ambisi politikus menduduki jabatan mentereng. Namun, hal itu dapat mengakibatkan buruknya kualitas moral,” ujarnya.
Lanjut dia, “jangan berpikir bahwa dengan bermodalkan uang yang besar, karier politik seorang politikus dapat berjalan mulus. Tidak! Tidak semudah membalikkan telapak tangan.”
Sebaliknya ia menghimbau agar masyarakat mewaspadai politik transaksional. Dirinya juga meminta masyarakat tidak tergiur dengan politik uang, jabatan/pekerjaan yang dimainkan dan dijanjikan oknum politikus.
Cara-cara seperti itu, menurut Rikhardus, tidak akan mengubah apa-apa, tidak akan memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Bonum commune yang diimpikan akan tetap “jauh panggang dari api.”
Ia justeru menilai, cara berdemokrasi seperti itu akan merusak martabat demokrasi di Indonesia.
Rikhardus juga menyoroti sebuah kebiasaan baru, yakni memaksa orang berjanji/bersumpah atas nama demokrasi di depan umum.
“Ini bentuk intimidasi baru. Bagi saya, ini menodai demokrasi yang mana kedaulatan harusnya berada penuh di tangan rakyat. Juga melanggar asas pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia.” ketusnya.
Menyikapi fenomena-fenomena tersebut dirinya mengajak masyarakat untuk melawan semua bentuk penindasan, intimidasi, politik uang, dan politik transaksional lainnya.
“Masyarakat harus mampu menjaga harga diri dan martabatnya, merawatnya agar bertumbuh secara berimbang dalam dunia demokrasi di era modern ini,” tutupnya. (JL/Red)
