Astaga! Ternyata Program Berantas KKN di Malaka tak Dimiliki Paket SBS-WT, Malaka – Sungguh mengherankan! Tenya, paket SBS – WT kandidat calon Bupati di Pilkada Malaka 2020 tanpa pemberantasan korupsi di kabupaten Malaka yang sangat marak dengaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
Hal tersebut bisa dilihat dari pemaparan visi-misi kedua kandidat yang bertarung merebut kursi Bupati dan Wakil Bupati Malaka pada Pilkada Malaka 2020.
Agenda atau program yang ditawarkan kandidat petahan terasa hambar dan meragukan akibat tanpa program pemberantasan korupsi.
“Ini sangat mengecewakan bagi rakyat Malaka serta bagi para pegiat anti korupsi,”kata Hendrikus Fahik Wakil Ketua DPRD Malaka dari fraksi PKB.
Menurutnya, isu korupsi sudah mengkhawatirkan bagi khalayak luas, dan calon pemimpin perlu menunjukkan ketegasan dalam pemberantasan korupsi sebab kabupaten Malaka, sangat penuh dengan dugaan KKN.
Sementara salah satu anggota diaspora Malaka, secara gamblang, Gambs Bere bahkan meminta para kandidat pasangan calon bupati Malaka tersebut merevisi secara besar-besaran program serta visi-misinya.
“isu pemberantasan korupsi lebih dikedepankan ketimbang pembangunan di Kabupaten Malaka sebab Malaka sarat dengan KKN,”Gambs Bere
Saat penyampaian visi misi kemarin, hanya calon nomor 1 memiliki program berantas KKN, calon nomor 2 hanya memaparkan program unggulannya yang rata-rata membahas peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam sektor pendidikan dan kesehatan maupun peningkatan taraf perekonomian
Lantas bagaimana sesungguhnya kondisi kasus korupsi di Malaka yang sangatlah marak ini.
“Korupsi adalah salah satu momok terbesar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena menyebabkan kebocoran dan inefisiensi penggunaan anggaran pemerintah,” tegas gambs.
Sementara Jurnalis anti korupsi, Seldy Berek, ketika dimintai komentarnya ia menjelaskan, masifnya praktik dugaan korupsi di Malaka memang sangat diperlukan program anti korupsi yang perlu di terapkan dalam visi-misi para calon bupati pada pilkada Kabupaten Malaka 2020 ini.
“Sebab kata dia, dugaan korupsi semakin masif dan ini tidak saja terlepas dari peran birokrat,akan tetapi harus adanya program khusus seperti kandidat calon bupati pasangan SNKT,”jelas Seldy Berek
Menurutnya, saat ini memang harus dilakukan banyak pembenahan oleh pemerintah. Utamanya pembenahan di bidang upaya penindakan dan pencegahan korupsi yang harus dilakukan secara bersama-sama.
Dengan makna demikian masih banyak pembenahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Dibutuhkan dua sinergitas pemberantasan korupsi,” ucap Seldy Berek.
Pertama yaitu sinergitas dan paralelitas antara pencegahan dan penindakan. Kemudian yang kedua sinergitas dan sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi diantara Polri, Kejaksaan, dan KPK.
“Kontinuitas pemberantasan korupsi di antara tiga lembaga ini harus diakui belum maksimal dan optimal, sehingga ruang publik masih menganggap adanya divergensi kepentingan lembaga dalam pemberantasan korupsi,” kata Seldy.
Saat ini, suka ataupun tidak suka, menurutnya, publik masih memandang bahwa sinergitas tersebut masih sebatas perjanjian di atas kertas atau MoU antar kelembagaan saja. Kenyataannya di lapangan, masing-masing aparat penegak hukum sering nampak berjalan sendiri-sendiri bahkan terkadang hanya terlihat namkak.(Tim)
