BETUN, GARDAMALAKA.COM – Ekspresi kekesalan nampak jelas dari wajah warga masyarakat di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Tak pelak, rasa kesal itu berujung kebencian lantaran Kabupaten Malaka tidak memiliki gedung-gedung perkantoran hingga saat ini.
Juru kampanye (jurkam), Yulius Klau dalam orasi kampanye pasangan calon (paslon) Bupati, Dr. Simon Nahak, S.H., M.H dan Wakil Bupati, Louise Lucky Taolin (Kim Taolin) di Dusun Bakateu Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah, Sabtu (7/11/2020) menyerukan agar segera ganti bupati pada momentum Pilkada 9 Desember mendatang.
Ia beralasan bahwa kekuasaan saat ini tidak dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Buktinya, gedung-gedung perkantoran tidak dibangun demi pelayanan publik secara maksimal.
Menurutnya, jika tidak dibangun gedung perkantoran, tentu masyarakat akan marah dan benci, serta menuntut untuk segera ganti bupati.
Sebab kata Yulius, gedung perkantoran berkaitan dengan upaya pemaksimalan pelayanan publik.
“Kantor bupati tidak hanya untuk tanda tangan,” ujar Yulius sambil memberi pemahaman fungsi birokrasi yang harus membutuhkan gedung-gedung perkantoran.
Tidak hanya warga masyarakat biasa, beberapa pengusaha di Kota Betun dan sekitarnya -yang enggan namanya disebutkan- cukup prihatin dan merasa kesal.
Pasalnya, pelayanan administrasi usaha sering terhambat oleh karena ketiadaan tempat yang layak, aman, dan nyaman.
Padahal, pelayanan administrasi izin usaha sangat membutuhkan tanda tangan surat-surat izin usahanya.
“Jadi, tidak benar kalau tanda tangan bisa di bawah pohon untuk mempercepat urusan pelayanan administrasi,” tegas Yulius.
Sampai saat ini, pengusaha sangat mengeluh karena dipersulit dalam urusan perizinan.
Jurkam lainnya, Hendrikus Fahik Taek dalam orasi kampanye di Dusun Laran Desa Wehali, Sabtu (7/11) mengatakan, warga Malaka Tengah sedang melakukan pergerakan besar-besaran untuk melawan kekuasaan yang menindas.
Ia menjelaskan, kekuasaan semestinya diabdikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat tanpa kecuali.
“Kekuasaan tidak boleh disalahgunakan, akan tetapi perlu diabdikan untuk melayani semua kepentingan masyarakat tanpa membeda-bedakan,” pungkasnya. (Tim/Red)
