BETUN, GARDAMALAKA.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malaka – NTT menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Pilkada maka sudah akan ada sanksi pidana bagi semua elemen yang dilarang terlibat politik praktis.

Hal ini dikarenakan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon sudah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka dengan dua paket calon Bupati dan Wakil Bupati: dr. Simon Nahak S.H., M.H – Louise Lucky Taolin, S.Sos (Paket SN-KT) dan dr. Stefanus Bria Seran MPH – Wendelinus Taolin (Paket SBS-WT).

“Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI, Polri, BUMN, BUMD, Kepala Desa, dan Aparatur Desa dilarang terlibat dalam politik praktis sesuai dengan pasal 70 dan 71 Undang-Undang Pilkada. Jika melanggar sudah akan dikenakan sanksi pidana,” kata Ketua Bawaslu Malaka, Petrus Nahak Manek.

Usai mengawasi Pengundian nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kantor KPU, Kamis (24/9/2020) Petrus Nahak Manek membeberkan bahwa sehari sebelumnya (Rabu, 23/9) sudah ada penetapan calon, dan Kamis (24/9) pengundian nomor urut untuk masing-masing pasangan calon.

“Dengan adanya penetapan pasangan calon pada tanggal 23 september maka kami menegaskan kepada oknum-oknum yang dilarang terlibat politik praktis sesuai UU Pilkada yakni ASN, TNI, Polri, Kepala Desa, Aparatur Desa BUMN dan BUMD agar tidak terlibat dalam berkampanye dan mengkampanyekan figur,” tegas Petrus.

Piter Raibesi, demikian ia akrab disapa, menjelaskan bahwa Bawaslu tidak segan-segan memberlakukan pasal pidana terhadap oknum-oknum yang diduga melakukan pelanggaran.

“Sekali lagi, jika ada pelanggaran terhadap pasal 70 dan 71 UU Pilkada itu akan dikenakan sanksi pidana,” tegasnya.

Sanksi pidana tersebut, kata Piter, diatur di dalam pasal 188 dan 189 Undang-Undang Pilkada. (Jes/Red)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here