BETUN, GARDAMALAKA.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malaka mengadakan rapat kerja teknis (Rakernis) bagi Panitia Pengawas Kecamatan untuk Pilkada 9 Desember mendatang.

Rakernis tersebut digelar terkait penanganan pelanggaran yang berpotensi dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, dan Aparatur Desa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum ada penetapan calon maka pihak-pihak yang melanggar aturan diproses sesuai peraturan perundang-undangan lainnya karena belum termasuk dalam undang-undang Pilkada.

Namun, setelah penetapan calon, pihak-pihak yang dilarang oleh undang-undang Pilkada, termasuk larangan penggunaan fasilitas negara atau fasilitas pemerintah untuk berkampanye, ketika diduga dan atau diketahui melanggar peraturan terkait Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka sudah akan dikenai sanksi pidana.

Ketua Bawaslu Malaka, Petrus Nahak Manek ketika ditemui media di Hotel Cinta Damai, Sabtu (19/9/2020) menegaskan, larangan terkait penggunaan fasilitas negara sudah akan diberlakukan sejak tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020.

“Pasangan calon yang sudah ditetapkan dilarang menggunakan fasilitas negara atau fasilitas pemerintah daerah. Itu diatur dalam undang-undang pilkada,” jelas sosok yang akrab disapa Piter Raebesi.

Menurutnya, larangan menggunakan anggaran dan fasilitas daerah tersebut diatur dalam pasal 69 huruf h undang-undang nomor 10 tahun 2016: “dalam berkampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, anggaran pemerintah dan pemerintah daerah”.

“Dalam pasal 70 dilarang melibatkan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ASN, Kepala Desa dan perangkat desa atau lurah dan perangkat kelurahan,” tambah mantan aktivis PMKRI ini.

Imbuh Piter, dalam pasal 70 ayat 2, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota ketika berkampanye terhadap pasangan calon (paslon) maka harus menyampaikan ijin kepada atasannya.

“Larangan lain ada dalam ayat 3, yaitu terkait petahana yang maju kembali sebagai calon. Ia wajib cuti di luar tanggungan negara, tidak boleh/dilarang menggunakan fasilitas negara atau fasilitas pemerintah dalam berkampanye,” Piter menguraikan.

Ketua Bawaslu menegaskan, fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh bupati selama masa jabatannya seperti rumah jabatan, kendaraan tidak boleh/tidak diperkenankan digunakan untuk berkampanye. Sebab itu dilarang undang-undang.

“Untuk rumah jabatan nanti kita lihat; kalau rumah itu milik orangtua tetapi dibiayai oleh Negara menjadi rumah jabatan, yah harus keluar,” tutup Pendiri Organisasi GEMMA Kefamenanu ini. (Jes/Red)

1 COMMENT

  1. Ulasan yang menarik namun perlu sama2 kita lihat dan tau bahwa rumah yayang di pakai oleh pihak ASN yang merupakan Rumah orang tua dari SBS namun dipakai untuk rumah jabatanan sekaligus kantor. Nah, sesuai dengan media hari ini harus adanya ketegasan bahwa apabila ge dungu sewa atau kamar sewa yang sudah di gunakan untuk fasislitas negara harus disegel bila perlu karena untuk sementara beliau (01 Malaka) sedang melakukan cuti atau Kalo memang tidak disegel maka dengan sendirinya gedung atau ruang kerja Bupati harus di non aktifkan sementara dalam pembayaran sewa. Terima kasih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here