KEFAMENANU, GARDAMALAKA.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mengabaikan gaji para tenaga kontrak, barisan mahasiswa aktivis yang tergabung dalam Organisasi Keluarga Mahasiswa Matoup Mafit Noemuti (KM3N) Kefamenanu akan mengadakan aksi, memperjuangkan nasib 1.712 tenaga kontrak yang belum dibayar gajinya hingga saat ini.

Sekretaris Umum KM3N Kefa, Elfridus Mandonza melalui press rilisnya yang diterima media mengecam tindakan Pemda TTU.

“Sesuai informasi yang beredar Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (Pemkab TTU) telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 25 miliar lebih untuk membayar gaji 1.712 tenaga guru kontrak daerah yang ada, namun amat disayangkan karena sampai saat ini belum dibayar,” jelas Aktivis GMNI Cabang TTU itu.

Sesuai berita yang diikuti di media selama ini, lanjutnya, anggaran yang bersumber dari APBD II TTU Tahun Anggaran 2020 tersebut kini masih mengendap di kas daerah. Pasalnya, sejumlah tenaga kontrak hingga kini belum mendapatkan legitimasi berupa Surat Keterangan (SK) kontrak daerah dari Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes.

“Kami tegaskan supaya segera bayar apa yang menjadi hak teko (tenaga kontrak, red) dan SK juga segera diberikan kepada mereka, karena beberapa waktu yang lalu saya sempat ikuti di media, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PKO TTU sempat mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 25 miliar lebih untuk upah 1.712 tenaga guru kontrak daerah, lalu kenapa sampai saat ini belum dibayar?,” tanya Frid kesal.

Lebih lanjut, Elfridus juga mengecam akan menggelar aksi besar-besaran dengan deadline waktu sampai awal September jika tidak  mengalokasikan dana tersebut untuk membayar gaji guru kontrak dari Januari-Desember tahun anggaran 2020 dengan masing-masing menerima upah senilai Rp. 1.250.000 setiap bulannya.

“Jika sampai deadline waktu yang ditentukan belum dibayar, maka kami dari KM3N Kefamenanu tidak segan-segan untuk menggelar aksi besar-besaran dan bila perlu yah kita buatkan posko saja di Kantor Daerah,” tegasnya.

Selain mengecam tindakan Pemkab TTU, pihaknya pun melalui media ini mendesak pihak DPRD Kabupaten TTU untuk menjalankan fungsi kontrolnya.

“Sebab fungsi dari DPRD yang tertuang dalam Peraturan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2019 itu harus dijalankan sesusai aturan tersebut,” pinta Mendonza.

Ia pun mengharapkan ke depannya Pemkab TTU segera membayar gaji terjadap 1.712 guru tenaga kontrak daerah, DPRD juga perlu menjalankan fungsinya dengan baik dan kepada Kejari TTU segera selesaikan polemik yang ada di kabupaten TTU.

“Jika tidak, yah silahkan nantikan kedatangan kami,” tutupnya. (Jhovan/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here