KEFAMENANU, GARDAMALAKA.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) telah melakukan pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual (verfak) terhadap berkas dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Independen, Agustinus Talan dan Yosef Akoit (Paket AYO) di Kantor KPU TTU, Senin (27/7/2020).

Informasi yang dihimpun, dari hasil verifikasi tersebut dinyatakan Paket AYO ditolak oleh KPU TTU untuk bertarung dalam Pilkada TTU 2020 atas dasar tidak terpenuhinya syarat dukungan.

Ditolaknya Paket AYO menuju Pilkada kali ini membuat Bakal Calon Bupati Agustinus Talan naik pitam.

Bakal Calon Bupati jalur independen Agustinus Talan kepada wartawan, Kamis (30/7) mengatakan bahwa KPU menggugurkan dirinya tanpa melalui pemeriksaan.

“Saya digugurkan tanpa ada pemeriksaan. Operator saya dengan operator KPU disaksikan oleh KPU dan Bawaslu setelah dinyatakan data yang saya ajukan benar maka saya diperkenankan untuk masukkan dokumen saya sebanyak 18.872, tapi saya bawa data 19.105 dokumen perbaikan, dengan persebaran menurut undang-undang 13 kecamatan, tapi saya bawa 24 kecamatan,” ungkap mantan Ketua DPRD TTU itu.

Menurut Agus Talan, sebenarnya pemeriksaan awal harus dilakukan KPU TTU dengan mengcek 19.105 data yang dimasukkan apakah betul atau tidak.

“Tapi mereka harus buka silon bukan duduk kosong-kosong atau gelap-gelap,” kata Agus Talan.

Agus Talan menyampaikan, pihak KPU TTU memeriksa data yang dimasukkannya secara manual untuk 24 kecamatan.

“Dan setelah mereka masuk ke kamar, pulang mereka bilang bahwa data saya print salah 4 kecamatan yang nilai pendukungnya 4000,” tutur Talan.

Ia mengisahkan melalui telefon selular, “tanpa pengetahuan dari Paslon mereka putuskan di ruang Ketua KPU bukan pemeriksaan. Sehingga mereka keluar, mereka 5 orang KPU duduk ditambah dengan Bawaslu 3 orang lalu mereka 5 orang KPU melakukan votting terhadap data yang saya bawa dan 5 orang KPU mengatakan data yang saya bawa itu ditolak.”

“Saya sempat protes keras terhadap KPU. Yang saya pertanyakan, apakah B1.1 itu sangat menentukan? Itu ‘kan hard-nya. Secara ilmu IT, induk dari dokumen itu ‘kan soft-nya sedangkan yang ditemukan masalahnya ‘kan hard-nya. Coba buka induknya, apakah induknya menurunkan hard yang salah atau hard berbeda?,” tambah mantan aktivis Partai Golkar tersebut.

Agus pun mengharapkan agar KPU jangan menjadi KPU titipan atau KPU Tim Sukses.

Ditanyai terkait langkah yang akan diambil oleh Paket AYO terhadap keputusan KPU, Talan mengatakan bahwa pasti akan ada langkah hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

“Sehingga ada pembelajaran untuk semua,” pungkasnya.

Sementara, Ketua KPUD TTU, Paulinus Lape Feka ketika dimintai keterangannya mengatakan bahwa proses yang dilakukan pihaknya sudah sangat terbuka.

“Ini bukan menjadi keinginan KPU TTU tapi itu memang aturan, dan untuk prosedurnya itu penyerahan dokumen perbaikan, terus sesuai PKPU No. 1 Tahun 2020 mengatakan bahwa ketika penyerahan dokumen perbaikan yang pertama terkait dengan data pendukung itu diupload ke silon 2 kali lipat dari kekurangan,” jelas Polce.

Dituturkannya, “dari total dukungan perbaikan itu memang Paket AYO sudah upload ke silon itu, tapi itu ‘kan data online, sedangkan untuk penyerahan itu penyerahan dokumen hard, penyerahan itu terkait B1.1 KWK perbaikan lalu ada juga B2. Terhadap B1.1 KWK perbaikan harus diserahkan 2 rangkap.”

Lanjut Polce, dokumen rangkap pertama yang diserahkan sebagai dokumen asli, yang dicetak dari silon kemudian ditandatangani di atas meterai oleh bakal pasangan calon. Sedangkan dokumen lainnya untuk salinan.

“Dari B1.1 KWK yang diserahkan yang memiliki B1 data pendukung yang sudah diupload ke silon kemudian didukung oleh dokumen hard hanya terjadi di 16 kecamatan; lalu 4 kecamatan itu ada tapi tidak lengkap sedangkan 4 kecamatan tidak ada sama sekali,” imbuhnya.

Polce Feka menambahkan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap kecamatan-kecamatan yang dokumen B1.1 KWK perbaikannya lengkap.

Tetapi setelah dicek, kata dia, ternyata dari total kecamatan yang dokumennya lengkap, pendukungnya tidak mencapai 2 kali lipat dari kekurangan.

“Dengan itu, maka pemeriksaan tidak bisa kita lanjutkan lagi karena sudah tidak memenuhi di pemeriksaan awal tadi,” urai Feka melalui telefon seluler.

Terkait dengan rencana langkah hukum yang akan diambil oleh Paket AYO, menurut Ketua KPU TTU bahwa itu adalah hak masing-masing warna negara.

“Yang pastinya kita sudah melaksanakan tupoksi sesuai regulasi, kemudian ada Bakal Calon yang merasa dirugikan dan mau mengambil jalur hukum ya kita menghargai itu,” tutupnya. (Jhovan/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here