Pilkada Malaka dan Potensi Konflik: Masyarakat Butuh Didikan Politik - Herman Y. Sadipun - Mahasiswa FISIPOL Universitas Timor Kefamenanu (Dok. Pribadi)
Pilkada Malaka dan Potensi Konflik: Masyarakat Butuh Didikan Politik - Herman Y. Sadipun - Mahasiswa FISIPOL Universitas Timor Kefamenanu (Dok. Pribadi)

Pilkada Malaka dan Potensi Konflik: Masyarakat Butuh Didikan Politik

Oleh: Herman Y. Sadipun*

*) Mahasiswa FISIPOL Universitas Timor Kefamenanu

GARDAMALAKA.COM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di sebuah daerah.

Pilkada yang berkembang dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ini berangkat dari salah
satu prinsip yang dikenal dalam pemerintahan Indonesia, yakni prinsip otonomi.

Prinsip ini dimaknai sebagai sebuah keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri.

Melalui Pilkada masyarakat memilih kepala daerahnya secara langsung. Harapannya, legitimasi kedudukan kepala daerah lebih representatif, jika Pilkada dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian halnya Malaka sebagai salah satu kabupaten dari 9 kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan menggelar Pilkada pada Desember 2020.

Namun, fakta yang terjadi di banyak tempat di Indonesia, pelaksanaan Pilkada selalu dan sering dihantui tantangan.

Terkait itu, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar di akhir bulan Juni 2020 lalu mengungkapkan beberapa tantangan pelaksanaan Pilkada 2020 di antaranya ujaran kebencian dan hoaks.

Hemat penulis, Bahtiar sedang membicarakan potensi konflik vertikal dan horizontal yang lumrah terjadi di setiap perhelatan Pilkada oleh karena ujaran kebencian dan hoaks.

Bahwa olehnya, masyarakat dapat saja berbenturan dengan elit partai politik (parpol), satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, atau satu kelompok kepentingan dengan kelompok kepentingan lainnya.

Nah, dalam pelaksanaan Pilkada Malaka 2020, menurut penulis, ujaran kebencian dan hoaks ini pun berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan vertikal tersebut. Betapa tidak?

Sejauh pengamatan penulis di berbagai media sosial selalu saja ada caci maki, hujatan, fitnah, ujaran kebencian, hoaks dan sejenisnya.

Perdebatan dibangun dengan tidak sehat. Argumentasi yang baik dibalas dengan sindiran, fitnah, dan lainnya. Kedewasaan berpolitik menjelang Pilkada menjadi barang langka yang entah ke mana harus dicari.

Apabila potensi konflik ini tidak diantisipasi sejak dini maka Pilkada Malaka bisa saja ternoda oleh muatan kepentingan sesaat.

Bila tantangan ini dibiarkan maka Pilkada Malaka yang secara substansial dihelat untuk memilih kepala daerah melalui legitimasi yang diberikan rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara suara dan kepercayaan yang diberikan rakyat harus terus didengungkan dan dihargai.

Untuk itu, pemerintah dan stakeholder terkait perlu mengambil langkah tepat untuk mengantisipasi terjadinya konflik.

Penulis coba menawarkan solusi dalam mengatasi potensi konflik dimaksud, yaitu setiap elemen (pemerintah, parpol, penyelenggara dan stakeholder lain) di Malaka harus mengutamakan pendidikan politik masyarakat.

Dibutuhkan didikan politik yang benar sehingga masyarakat menjadi cerdas dan melek terhadap politik.

Jika masyarakat cerdas maka mereka akan mengetahui hak dan kewajiban secara adil, baik terhadap elit maupun sesama.

Bila masyarakat cerdas maka mereka sebagai pemilih akan mampu membedakan antara kampanye dengan provokasi, antara memperkenalkan diri figur dan ujaran kebencian yang cenderung menyerang figur lain.

Masyarakat yang cerdas akan mampu mengenali mana berita benar dan hoaks, mana menghargai dan memfitnah.

Sebab tidak ada jalan lain selain masyarakat dididik menjadi cerdas agar tahu bagaimana menghargai sesama yang berbeda pilihan dalam perhelatan politik di Pilkada Malaka 2020. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here