Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih: Hanya Angan Belaka? - Sebastian I. Sadipun - Mahasiswa FISIPOL Universitas Timor Kefemenanu (Dok. Pribadi)
Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih: Hanya Angan Belaka? - Sebastian I. Sadipun - Mahasiswa FISIPOL Universitas Timor Kefemenanu (Dok. Pribadi)

Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih: Hanya Angan Belaka?

Oleh: Sebastian I. Sadipun*

*) Mahasiswa FISIPOL Universitas Timor Kefamenanu

GARDAMALAKA.COM – Pemerintahan dibentuk dengan tujuan membangun
peradaban serta menjaga sistem ketertiban sosial agar masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan wajar dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seiring perkembangan zaman, konsep pemerintahan mengalami perubahan pemaknaan dan peralihan paradigma dari yang serba negara ke market or public interest (berorientasi pasar), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi small and less government, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik (Bappenas, 2004).

Dalam kaitan itu, diperlukan tata pemerintahan yang baik dan bersih sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat (good public) dapat tercapai.

Pasaribu (2015) dalam sebuah tulisannya menyatakan bahwa tata pemerintahan yang baik, yaitu tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia (HAM), menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, bersikap egaliter, dan menghormati keragaman etnis, agama, suku, dan budaya lokal.

Tata pemerintahan yang baik selalu berhubungan dengan pelayanan prima, yaitu hubungan antara proses dan output.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi.

Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antara bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha.

Bank Dunia (World Bank) memberi batasan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya, pengelolaan kebijakan sosial ekonomi yang masuk akal, pengambilan keputusan yang demokratis, transparansi pemerintahan dan pertanggungjawaban finansial yang memadai, penciptaan lingkungan yang bersahabat dengan pasar bagi pembangunan, langkah untuk memerangi korupsi, penghargaan terhadap aturan hukum, penghargaan terhadap HAM, kebebasan pers dan ekspresi.

Jika dicermati, World Bank menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Sedangkan United Nation Development Program (UNDP) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan Negara.

Menurut UNDP (dalam Renyowijoyo, 2010) terdapat 8 prinsip untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu:
1) Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif; 2) Rule of Law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu; 3) Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung yang dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan; 4) Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder; 5) Consensus Orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas; 6) Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan; 7) Efficiency and Effectiveness. Pengelola sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif); dan 8) Accountability. Pertanggungjawaban kapada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Pertanyaan kita: Mampukah pemerintah menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih? Akankah pemerintahan yang baik dan bersih hanya sebatas sebuah angan belaka?

Pemerintahan yang baik dan bersih hanya akan menjadi sebuah angan jika pemerintah kita tidak membuka ruang partisipasi publik, membungkam kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, mengendalikan hukum sesuka hati berdasar prinsip kekuasaan, tidak membuka akses luas terhadap publik untuk mendapatkan informasi, dan membatasi kebebasan pers.

Pemerintahan yang baik dan bersih hanya angan belaka jika pemerintah tidak tanggap melayani kebutuhan setiap stakeholder, orientasi kekuasaan hanya pada kepentingan pribadi/keluarga/kelompok/golongan, membeda-bedakan masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan dan kesetaraan.

Pemerintahan yang baik dan bersih adalah angan belaka jika pemerintah tidak mengelola setiap sumber daya secara efektif dan efisien, serta mengabaikan tanggung jawab kepada publik atas setiap pelaksanaan tugas.

Anda dan saya, kita boleh menilai di setiap daerah masing-masing: apakah penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip good and clean governance? Ataukah itu masih sebatas konsep dan angan belaka?

Jika masih sebatas angan, layakkah penggerak dan pengelola pemerintahan seperti itu dipertahankan, dibiarkan?

Sebab, untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih, pemerintah wajib melaksanakan prinsip-prinsip yang telah digariskan UNDP tanpa tersisakan. (*)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here