ASN dan Netralitas Dalam Pilkada

Oleh: Rinolbertus Y. Klau*

*) Mantan Aktivis GEMMA dan GMNI Cabang Kefamenanu

GARDAMALAKA.COM – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 sementara berlangsung.

Hingga saat ini kita telah memasuki tahapan pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dalam kaitan Pemilihan tersebut, posisi aparatur sipil negara (ASN) sering menjadi sorotan publik. ASN akan dipertanyakan netralitasnya oleh khalayak lantaran keberadaannya di bawah sistem dan kendali pimpinan pemerintahan yang sedang berkuasa.

Apa Itu ASN?

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang biasa disebut Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah Pegawai Pemerintah (Birokrat) yang bertugas untuk menjalankan segala urusan administrasi dan manajemen pemerintahan serta melayani kepentingan masyarakat.

Prasojo & Rudita (2014) dan Faedlulloh (2015) menyatakan, ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah Profesi bagi PNS (Pegawai Negri Sipil) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengabdi pada instansi pemerintah.

Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berfungsi sebagai pelaksana Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, serta Perekat dan Pemersatu Bangsa.

Netralitas ASN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain itu, dalam PP nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, juga menegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah.

Permasalahan dalam proses pemilihan umum bukan hanya tentang perilaku aktor atau pasangan calon yang bertarung dalam pencapaian kemenangan, tetapi juga penggunaan kekuatan birokrasi, dan yang sangat terlihat jelas dimanfaatkan kedudukan dan status aparatur sipil Negara (ASN) sebagai kekuatan politik.

Hal ini dikarenakan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sebuah kerangka tersusun yang dikendalikan oleh pimpinan-pimpinan setiap instansinya.

Posisi ASN Dalam Pilkada (Pemilihan)

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Juli 2016 mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang omor 1 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang.

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Adalah Pemilihan yang di lakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota.

Netralias dan Perilaku ASN Perlu Dipertanyakan

Salah satu masalah yang sangat krusial pada saat Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah ialah Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada.

Sampai saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan Netralitas aparatur Sipil Negara (ASN) seperti tidak pernah terselesaikan.

Pemerintah telah membuat berbagai macam peraturan untuk membatasi hubungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kegiatan politik praktis guna memperkuat eksistensi dari Netralitas, tetapi sepertinya tidak efektif dan terjadi Kepincangan. Lantas, bagaimana perilaku ASN menjelang Pilkada?

Setiap pasangan calon pasti memiliki ikatan terhadap birokrat yang berada dibawah kepemimpinan pasangan calon. Saat ini para birokrat sedang dihadapkan pada situasi politik antara mendukung atau tidak mendukung. Memihak pada salah satu pasangan calon jelas akan melanggar aturan.

Sikap memihak pejabat birokrasi terhadap personal pejabat politik yang berkuasa akan menggiring birokrasi pada situasi yang tidak sesuai lagi dengan harapan Ideal Netralitas Birokrasi.

Birokrasi bersikap tidak netral merupakan dampak dari tekanan politik terhadap jabatan karir birokrat. Demokratisasi lokal yang diwujudkan dalam pilkada serentak tidak terlepas dari adanya peran aktor dan atau elite politik lokal yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi proses Pemerithan dan pembangunan di Daerah.

ASN yang mencakup Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sering digunakan oleh kepala daerah atau partai penguasa sebagai penunjang suara dalam Pilkada; ini dianggap bisa mendongkrak perolehan suara demi pencapaian kemenangan. Mengapa demikian?

Ada beberapa faktor secara umum yang dapat mempengaruhi kenetralitasan Aparatur Sipil Negara dalam pemilu, terutama pada faktor pekerjannya sebagai pegawai birokrasi yang dikendalikan oleh jabatan politik.

Penutup

Dari berbagai sumber diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: 1) Adanya Transaksi Jabatan: ini merupakan kebiasaan buruk birokrasi Indonesia, para pasangan calon melakukan lobi kepada pejabat-pejabat birokrat yang mereka anggap bisa mempengaruhi pegawainya untuk mendukung pasangan calon tersebut tentu saja bukan tanpa jasa, pasangan calon menjanjikan kedudukan/ jabatan yang lebih tinggi untuk kemenangannya. 2) Faktor Kekuasaan dan Kewenangan: hal ini menjadi penting karena pejabat birokrasi sering menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Maka penunjukan kepala daerah sebagai Pembina karir Aparatur Sipil Negara akan mengakibatkan cara pandang loyalitas terhadap kepala daerah menjadi lebih besar.

ASN memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi mesin politik pemenangan kandidat pasangan calon karena dapat mendulang suara. Bahkan, kekuatan ASN dapat mengalahkan soliditas partai politik pengusung.

Keterlibatan ASN yang cukup kuat dalam memberikan dukungan kepada Petahana, setidaknya dipengaruhi oleh dua hal.

Pertama, iming-iming naik jabatan atau naik promosi ketika nantinya terpilih. Menurut Sri Hartini (2014), implikasi ketidaknetralan adalah penempatan jabatan karena kepentingan politik yang tidak berdasar kompetensi, namun lebih karena faktor mariage system bukan merit system.

Kedua, posisi ASN yang cenderung dilematis. Satu sisi dituntut untuk bekerja secara profesional. Sisi lain, posisi ASN sebagai bawahan tidak bisa melawan instruksi atasan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here