Ilustrasi (pixabay)
Ilustrasi (pixabay)

Figur Pemimpin Dambaan Masyarakat Era New Normal

Oleh: Kondradus Yohanes Klau*

*) Alumnus Sekolah Demokrasi Belu Angkatan III

GARDAMALAKA.COM – Sebuah catatan sederhana, disampaikan secara lugas dan ringan. Cocok untuk menemani diskusi kecil Anda dalam ruang pemetaan politik menjelang Pilkada 2020.

Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, dan Bupati/Wakil Bupati Serentak Lanjutan 2020 sudah diputuskan dimulai kembali berdasarkan kesepakatan Pemerintah, DPR dan lembaga penyelenggara pemilu.

Kini pemilihan itu sudah dekat di pelupuk mata. Pelaksanaan Pemilihan telah disepakati terjadi pada 9 Desember 2020.

Sebelumnya Pemilihan direncanakan pelaksanaannya pada September 2020 namun harus ditunda akibat wabah Novel Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda seluruh dunia.

Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah yang akan menggelar Pemilihan pada Desember 2020 dengan mengikutkan 9 daerah kabupatennya.

Tentu sudah mulai bermunculan nama-nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Ada yang sudah berusaha mendeklarasikan diri dan paketnya penuh percaya diri.

Ada pula yang sudah digadang-gadang akan memenangkan pertarungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020. Walau belum jelas bagi Anda dan saya apa tolak ukurnya.

Jika dicermati dari berbagai media cetak, online, media sosial ataupun media massa lainnya bermunculan klaim dari paket/pasangan tertentu mengenai adanya dukungan dari partai-partai politik (parpol).

Ada pihak yang mengklaim sudah memiliki tiket dari semua parpol, ada yang mengklaim mendapat rekomendasi dari parpol besar, dan macam-macam klaim lainnya.

Tentu hal ini merupakan perang psikologis yang dibangun untuk menggangu pasangan/paket lain dan terlebih masyarakat pemilih. Walaupun sesungguhnya masyarakat tahu bahwa belum ada keputusan resmi dari parpol yang akan mengusungnya sebagaimana digadangkan.

Namun, sesuatu yang pasti bahwa masyarakat saat ini sedang menanti, mencari dan akan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki program kerja yang nyata, rasional dan dapat dieksekusi, serta dipastikan keberhasilannya, tidak hanya sebatas program yang habis pada janji, yang lantas redup karena berbagai kepentingan saat akan dan sedang berkuasa.

Saat ini masyarakat sedang mendambakan hadirnya figur/sosok pemimpin yang mampu mengangkat martabat rakyat/masyarakat, menempatkan masyarakat pada tempat teratas, bukan pemimpin yang menjadikan masyarakat berada di kelas terendah, pemimpin yang menempatkan masyarakat pada posisi tak berdaya karena kekuasaan.

Berkaitan dengan program kerja, dalam tatanan kehidupan dan kualitas hidup masyarakat sebuah negara ada tiga indikator penting, yaitu pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, yang menentukan indeks pembangunan manusia (IPM).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 menyebutkan IPM Provinsi NTT menyentuh angka 65,23 dengan kategori sedang. Meski demikian secara nasional NTT masih berada di urutan ke-32 dari total 34 provinsi di Indonesia.

Sedangkan IPM kabupaten/kota di NTT menempatkan Sabu-Raijua pada kategori rendah dengan angka 56,66. Di atasnya ada Malaka pada kategori sedang dengan angka 60,34. Sementara IPM tertinggi adalah Kota Kupang dengan angka 79,55.

Maka, selayaknya pembangunan di daerah merujuk pada IPM dimaksud. Program-program yang diusung para calon sedapat mungkin berkaitan erat dengan upaya peningkatan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Sehingga kualitas manusia NTT semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Program-program demikian ini yang paling dibutuhkan masyarakat Indonesia saat ini, termasuk masyarakat kabupaten-kabupaten di NTT yang akan menghelat Pemilihan.

Selain itu, ada program-program lain sebagai penunjang tiga hal di atas, yaitu program yang berhubungan dengan pertanian, peternakan, perikanan, industri, pariwisata, budaya, keagamaan, akses terhadap hukum, perempuan dan anak, tidak ketinggalan program kerja yang berhubungan dengan kepemerintahan, seperti reformasi birokrasi, kepemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Namun, umumnya masyarakat akan selalu menilai terlebih dahulu figur pemimpin yang akan dipilihnya dibanding program kerja yang diusung.

Masyarakat akan mencari pemimpin yang jujur, berani, baik, ramah, santun, tegas, tidak korupsi dan mau melawan korupsi, tahu menghargai, terbuka, dan sungguh-sungguh tulus melayani rakyat dengan sepenuh hati. Pemimpin yang bermoral dan berintegritas.

“Pemimpin era new normal haruslah orang yang mampu memegang teguh prinsip ‘servant leadership’, yaitu kepemimpinan yang melayani.”

Ilustrasi (pixabay)
Ilustrasi (pixabay)

Berkaca di level nasional, Presiden Jokowi menjadi contoh yang patut diteladani.

Kesahajaan, keluwesan, kerendahan hatinya menjadi senjata “pembunuh” lawan-lawannya.

Selain itu, Jokowi terkenal baik, ramah, jujur, tegas, berani, bersih dari KKN, tidak anti-kritik. Ia mau dan mampu melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Tipikal kepemimpinan Jokowi demikian ini yang pada akhirnya menghantarkan dia dari politik di level daerah hingga menembus kancah politik nasional, yang memuarakannya pada kursi nomor satu Negara Indonesia, Presiden untuk dua periode.

Tentu masyarakat di NTT, terutama 9 kabupaten yang akan gelar Pemilihan 2020 ini berkeinginan sama untuk memiliki pemimpin yang mau dan mampu melayani dengan sungguh.

Pertanyaan Anda dan saya, bagaimana masyarakat mendeteksi bahwa calon pemimpin yang akan dipilihnya untuk memimpin daerahnya lima tahun mendatang tidak sekedar mengobral janji kampanye? Bagaimana masyarakat mampu menilai figur pemimpin dengan karakter dan integritas kuat yang akan tulus melayani masyarakat?

Zaman kian berubah. Era digital sudah dinikmati setiap elemen masyarakat. Sudah tentu masyarakat makin melek dan cerdas dalam mencari informasi yang benar dan menentukan figur seorang pemimpin yang akan dipilihnya.

Masyarakat bisa mencari referensi dari daerah lain dan membuat perbandingan, ada banyak pemimpin yang berjanji akan melayani masyarakat pada saat kampanye, namun kenyataannya tidak demikian setelah berkuasa. Mereka bahkan hanya mengejar kekayaan, keuntungan dan kepuasan diri dan kelompoknya.

Keterbukaan informasi dan teknologi tentu membuka peluang masyarakat akan mencari tahu rekam jejak seorang calon pemimpin.

Dituntut kepekaan dan kejelian masyarakat menilai dan menetapkan hati untuk memilih calon pemimpinnya.

Masyarakat tidak perlu takut menentukan pilihan di era modern ini. Memilih tidak boleh dalam tekanan, tidak boleh atas paksaan. Memilih harus dilakukan karena kepedulian dan kepentingan besar pembangunan wilayah dan daerah.

Maka figur pemimpin harus benar-benar tepat, ideal, sesuai dambaan masyarakat umumnya, bukan segelintir orang yang memaksakan kehendak.

New normal harus membawa cara pandang baru untuk menentukan pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat secara keseluruhan, pemimpin yang mau dan mampu melayani masyarakat dengan senang hati tanpa embel-embel.

Pemimpin yang mau melayani seperti hamba, seperti yang diteladankan Yesus, Sang Pemimpin Sejati dan Guru Ilahi, itulah yang didambakan saat ini.

Sebab sejatinya pemimpin harus menjadi pelayan publik bukan raja bagi masyarakat untuk disembah. Justeru sebaliknya, rakyat harus dilayani bagai raja.

Pemimpin era new normal haruslah pemimpin yang mampu memegang teguh prinsip ‘servant leadership’, yaitu kepemimpinan yang melayani. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here