Henrianus Bria, Bendahara Umum Gerakan Mahasiswa Malaka Kefamenanu (Foto: Dok. Pribadi)
Henrianus Bria, Bendahara Umum Gerakan Mahasiswa Malaka Kefamenanu (Foto: Dok. Pribadi)

BETUN, GARDAMALAKA.COM – Aktivis Organisasi Gerakan Mahasiswa Malaka melalui Bendahara Umum (Bendum), Henrianus Bria mengimbau agar pemerintah desa (pemdes) di wilayah kabupaten Malaka tidak “nakal” mengelola bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) untuk covid-19.

Imbauan yang ditujukan kepada kepala desa maupun penjabat kepala desa tersebut disampaikan agar pihak-pihak dimaksud tidak salah atau keliru dalam menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD).

Demikian komentar Bendum GEMMA, Senin (8/6/2020) terkait beberapa kasus BLT DD yang terjadi di kabupaten Malaka entah karena kekeliruan data maupun kesengajaan semata, yang menyebabkan timbulnya kesalahpahaman antara warga, petugas, dan pemdes sendiri, misalnya yang pernah terjadi di desa Nabutaek, Motaain, Bontas dan Umakatahan.

Secara khusus aktivis PMKRI Kefamenanu, yang karib disapa Arro Bria ini juga menyentil penyaluran BLT DD di desa Umatoos, kecamatan Malaka Barat.

Henrianus Bria, Bendahara Umum Gerakan Mahasiswa Malaka Kefamenanu (Foto: Dok. Pribadi)
Henrianus Bria, Bendahara Umum Gerakan Mahasiswa Malaka Kefamenanu (Foto: Dok. Pribadi)

Sebagai salah satu warga desa Umatoos, ia mengimbau petugas dan penjabat desa Umatoos tetap bekerja profesional, jujur dan netral dalam mendata penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di dalam desa tersebut.

Menurutnya, untuk mencegah agar tidak terjadi persoalan atau kesalahpahaman maka data Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan yang diserahkan oleh Pemdes harus didasarkan pada fakta dan kriteria KK yang layak dibantu.

“Kebiasaan kita di kampung, bantuan diberikan kadang dilihat dari hubungan kedekatan. Saya berharap, pemberian BLT di tengah situasi Covid-19 tidak boleh diboncengi kepentingan tertentu. Tidak boleh ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” tukas Arro.

Bendum GEMMA ini mengatakan, sekarang sudah ada Posko Pengaduan BLT DD di Malaka yang disponsori Pospera Malaka.

Maka dirinya bersama seluruh masyarakat Malaka yang merasa dirugikan akan bertindak dan melaporokan apabila terdapat oknum-oknum yang “nakal” dalam memasukkan data-data penerima BLT atas dasar kolusi, nepotisme, dan berdasarkan kepentingan tertentu.

“Saya sebagai salah satu masyarakat Malaka juga masyarakat desa Umatoos, bersama rekan-rekan aktivis berkewajiban untuk memantau penyaluran BLT DD di mana pun dan kapan pun tanpa boleh ada komplein dari pihak mana pun, karena itu adalah hak kami sebagai masyarakat biasa,” tegasnya.

Sebagai Aktivis, ia bersama rekan-rekannya patut melaksanakan tugas pengawasan sehingga penyaluran BLT DD di masa pandemi covid-19 tepat sasaran, tidak meresahkan warga dan menimbulkan persoalan.

“Saya tegaskan tidak boleh ada yang “nakal” dalam memberikan BLT. Jika ada, kita akan bertindak tegas atas ulah oknum demikian, membuat laporan ke kabupaten dan bahkan ke pusat,” imbuh dia.

Arro membeberkan, ada ratusan KK penerima BLT DD di desa Umatoos, kecamatan Malaka Barat.

Ia berharap Pemdes Umatoos dapat berlaku adil, peka, dan jujur serta transparan dalam mendata calon penerima dan menyalurkan BLT DD sehingga tepat sasaran serta tidak menimbulkan persoalan sebagaimana kejadian di beberapa desa lainnya.

Apalagi, kata Arro, jika ada para janda, duda, yatim dan penyandang disabilitas (cacat) harus diutamakan dalam pemberian bantuan.

“Kalau pun mereka belum sempat diberikan bantuan, harap diberikan segera agar membantu meringankan kebutuhan ekonomi keluarganya,” pinta Arro.

Ia juga berharap agar ratusan KK penerima bantuan BLT membeli produk lokal agar perputaran uang di Desa Umatoos tetap stabil dan menopang ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19.

“Tujuannya agar perputaran uang bantuan kuat di daerah. Sehingga saling menopang perekonomian masyarakat di dalam Desa kita,” pungkas dia. (Tim/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here