JAKARTA, GARDAMALAKA.COM – Lambannya pencairan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) membuat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kesal.

Presiden Jokowi menyoroti penyaluran dana BST berbelit-belit sampai ke tangan penerima.

Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas Jokowi bersama para Menteri pada Selasa (19/5/2020) pekan lalu.

Orang nomor satu Indonesia ini mengungkapkan, prosedur penyaluran dana BST terlalu rumit. Oleh sebab itu Presiden menginginkan agar dipercepat penyaluran BST tersebut segera sampai di masyarakat.

“Terkait kendala dan persoalan yang ada masih berbelit-belit,” tegasnya pada saat membuka rapat terbatas virtual.

Bahwa saat ini, kata Presiden, situasi luar biasa dan tidak normal.

Bapak Presiden menginginkan agar bantuan sosial (bansos) baik itu tunai maupun sembako dibutuhkan percepatan, dan prosedur dalam penyalurannya dibuat sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabel agar fleksibel dalam pelaksanaannya.

Selain itu, Jokowi menekankan keterbukaan sangat penting dan diperlukan sekali. Untuk pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyaluran dana bansos didampingi oleh KPK, BPKP, dan kejaksaan.

“Kita memiliki lembaga-lembaga untuk menjaga dan mengontrol agar tidak terjadi  korupsi di lapangan,” tegas mantan Gubernur DKI ini.

Presiden yang pernah menjabat Walikota Solo tersebut pun meminta agar menyelesaikan permasalahan data penerima yang tidak sinkron, dan untuk data penerima dibuat transparan.

Sementara itu, menurut Menteri Sosial, Juliadi Batu Bara terlambatnya penyaluran bantuan sosial karena ada masalah pendataan di awal, proses penyaluran dana bansos menjadi lamban dalam hal permasalahan data.

“Penyaluran data dari daerah mengalami kendala. Bahwa di awal-awal itu yang terjadi adalah kelambatan data dari daerah karena data yang dikirim dari daerah ke kementerian tidak mewakili data-data yang dikirim dari desa ke daerah,” ungkap Menteri Juliadi usai rapat terbatas tersebut melalui konferensi pers virtual.

Juliadi menjelaskan, sepenuhnya pendataan diserahkan kepada pihak di daerah, kemudian dari pihak kelurahan atau desa mengirimkan datanya ke dinas sosial di tingkat kabupaten atau kota.

“Setelah data itu diterima oleh Kementerian Sosial, banyak terjadi penarikan kembali data-data yang sudah masuk oleh pihak kabupaten/kota. Ternyata banyak Kelurahan/Desa merasa data yang sudah masuk ke Kemensos tersebut tidak sesuai,” tambahnya.

Jadi, lanjutnya, yang terjadi kabupaten/kota yang menarik kembali data-datanya yang dikirim ke Kemensos.

“Ditarik kembali karena adanya keberatan dari Desa dan kelurahan,” paparnya.

Imbuhnya, “hal tersebut terjadi karena data yang dikirimkan ke Kemensos tidak sama denga data yang mereka tahu.”

Diakuinya, dengan adanya penarikan kembali data oleh Desa dan Kelurahan untuk melakukan koreksi akhirnya waktu untuk pendataan menjadi molor.  Ujung-ujungnya penyaluran Bantuan Sosial Tunai pun ikut molor.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kemensos sudah menutup cela bagi Desa dan Kelurahan yang ingin menarik datanya kembali.

“Mereka sudah tidak bisa lagi mengoreksi data. Kepada daerah-daerah sudah tidak ada lagi yang menarik-narik data kemudian kirim data lagi,” tutur Juliadi.

Hal ini mungkin ada dikarenakan beberapa program Bansos yang bersamaan ada dari Kemensos, Kemendes, Pemprov, Pemkot/Pemkab ada. Meski begitu Juliadi memaklumi hal itu.

Menurutnya tidak mudah untuk membuat data yang akuntabel tapi juga dikejar-kejar waktu. Jadi mungkin di level bawah itu tidak mudah untuk melakukan pendataan.

“Kami pahami karena juga harus akuntabel juga dan tidak sembarang memberikan data. Kalau hanya mengandalkan kecepatan saja tapi tidak harus akuntabel itu barangkali lebih mudah. Inikan harus cepat dan akuntabel sekaligus sehingga yang kami lakukan harus sudah menyetop untuk data sehingga tidak bisa ditarik-tarik lagi datanya,” tutup dia. (Che/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here