BETUN, GARDAMALAKA.COM – ARAKSI NTT kembali menyambangi Kepolisian Resor (Polres) Malaka guna mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan itik, bandeng, dan pisang, dan meminta Polres Malaka secepatnya menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Informasi yang dihimpun gardamalaka.com, Sabtu (4/4/2020) ARAKSI sudah melakukan koordinasi dengan pihak Penyidik Polres Malaka melalui WhatsApp terhadap kejelasan kasus itik, dan respon dari Kasat Reskrim kepada ARAKSI bahwa penyelidikan sudah  berlangsung sejak dua hari sebelumnya.

ARAKSI NTT meminta kepada Penyidik Polres Malaka agar secepatnya mengeluarkan surat panggilan kepada pihak yang bertanggujawab, dalam hal ini SKPD/OPD yang bertaggungjawab terhadap anggaran 2,7 miliar rupiah pada program RPM khusus pengadaan itik, bandeng, dan pisang, yang mana diduga telah terjadi penyelewengan.

Alfred Baun, Ketua Araksi NTT ketika ditemui media di Betun pada Kamis (2/4) menjelaskan, sesuai dengan investigasi ARAKSI menemukan kasus baru lagi, yaitu pengadaan kambing dengan anggaran 500 juta rupiah.

“Itu (pengadaan kambing) juga tidak berhasil. Tadi, kita bertemu langsung pihak Dinas Peternakan, mereka mengakui bahwa kambing ini juga tidak berhasil. Aggaran sudah cair 100 persen dan sudah digunakan oleh kontraktor, tapi kambing-kambing ini sudah tidak ada lagi”, ujar Alfred.

Sedangkan untuk itik, imbuh Ketua ARAKSI, investigasi lebih mendalam pada dinas yang bersangkutan.

Dipaparkan Alfred, pihak yang bertanggung jawab untuk pengadaan itik mengakui bahwa program pengadaan itik terssbut tidak berhasil. Saat ini (itik) sudah kosong.

“Mereka mengakui itik sejumlah 1.250 ekor itu tidak dibelanjakan dari total 5.000 ekor, tapi anggaran sudah habis terpakai. Jika itu dibagi dalam satu ekor itik, nilainya 110.000 rupiah dalam RAB maka kita temukan aggaran 150 juta rupiah itu tidak dibelanjakan dari total anggaran 550 juta rupiah untuk balanja itik”, urainya.

Lebih lanjut Alfred memaparkan, dinas terkait sudah menjelaskan bahwa dalam RAB harga dipatok adalah 110.000 rupiah per ekor itik; dan itik yang didatangkan tersebut baru berumur seminggu hingga dua minggu.

“Mereka mengakui itu bahwa tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam RAB, dan itu dipaksakan oleh Kepala Dinas (Kadis) dengan PPK; ada usulan dari Kepala Dinas untuk itik-itik itu tidak boleh dibagikan dulu karena tidak sesuai dengan spesifikasi angka 110.000 rupiah”, jelas Alfred.

Ketua ARAKSI menguraikan, dalam RAB direncanakan (itik) harus berumur 2 bulan ke atas. Tetapi fakta menujukkan, itik yang diambil (dibelanjakan) tersebut baru berumur 1 minggu. Akibatnya itik-itik itu mati semuanya.

“Mereka meminta kontraktor segera menggantikan itik-itik ini, tapi sampai dengan detik ini, kontarktor hanya membuat pernyatan tertulis akan menggantikan di tahun 2018”, papar dia.

“Sampai hari ini itik tidak diganti; nha ini dipaksakan oleh Kadis sebagaimana hasil investigasi kita. Mereka mengakui ini gagal; oleh karena itu, kita dari ARAKSI minta kepada Polres Malaka secepatnya tetapkan tersangka dalam kasus dugaan tersebut”, ungkap Alfred mengakhiri.

Sebelumnya, Kapolres Malaka, AKBP Albertus Neno, S.H melalui Kasat Reskrim Iptu Yusuf, S.H saat dikonfirmasi pada Senin (30/3/2020) pekan lalu menjelaskan, pihak Polres Malaka melalui Kasat Reskrim masih pulbaket terkait laporan dugaan korupsi pengadaan itik, bandeng, dan pisang sesuai laporan ARAKSI.

Jawaban yang sama dilontarkan Kasat Reskrim Iptu Yusuf, S.H saat dikonfrimasi via pesan WhatsApp, Sabtu (4/4/2020), hingga saat ini masih pulbaket dulu. (Jes/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here