BETUN, GARDAMALAKA.COM – Menjadi sebuah kewajiban hukum bagi pihak Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) segera memanggil dan memeriksa Kuasa Anggaran dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka terkait kasus dugaan korupsi bawang merah yang merugikan keuangan negara hingga 4,9 miliar rupiah.

Demikian disampaikan pengacara muda asal Kabupaten Malaka, Priskus Klau, S.H saat dimintai tanggapan melalui WhatsApp, Kamis (19/3/2020), yang juga turut menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus dugaan korupsi tersebut.

Dirinya mengaku mendukung penuh penyidik Tipokor Polda NTT dalam mengungkap calon tersangka lainnya dalam proyek bawang merah Malaka yang mana hingga saat ini sudah menahan 8 orang tersangka dari 9 orang yang ditetapkan sebelumnya.

Menurut pengacara yang akrab disapa Primus ini, masyarakat bisa bertanya-tanya jika Polda NTT tidak melakukan pemeriksaan juga terhadap kuasa pengelola anggaran dan banggar DPRD Malaka saat itu.

“Jika penyidik hanya memeriksa petugas lapangan maka akan menimbulkan pertanyaan publik, mengapa kuasa pengelola anggaran dan banggar serta komisi terkait tidak diperiksa penyidik?”, ujar Primus Klau.

Sebab, kata dia, dana pasti mengalir dari atas ke bawah. Sehingga wajib hukum bagi Polda NTT untuk memeriksa juga kuasa pengelola anggaran dan banggar DPRD Malaka.

“Karena aliran dana itu pasti dari atas baru ke bawah maka wajib hukumnya untuk penyidik tipikor memeriksa kuasa pengelola anggaran dan Banggar DPRD Malaka guna mengetahui nominal uang RPM yang sudah disepakati di banggar”, jelas Primus.

Baginya, hal ini bukanlah fitnah. Apalagi sudah ada tersangka. Maka penyidik tipikor wajib memeriksa kuasa pengelola anggaran dan Ketua Banggar serta Ketua Komisi yang membidangi pertanian sehingga publik tahu ke mana aliran uang sisanya, dan berada pada tangan siapa.

Untuk diketahui, pengadaan benih bawang merah Malaka tahun 2018 senilai Rp 10,8 miliar. Terkait dugaan korupsi pengadaan bawang merah ini Polisi sudah menahan 8 dari 9 tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya setelah melalui pemeriksaan intensif.

Meski demikian, pengembalian uang negara belum memenuhi total kerugian negara yang ditimbulkan. Oleh karena itu diminta dukungan dari seluruh masyarakat Malaka terhadap kerja aparat penegak hukum dalam menelusuri aktor utama kasus bawang Malaka sehingga kerugian uang negara yang ditimbulkan dapat dikembalikan secara utuh. (Jes/Red)

BACA JUGA:
Melki Laka Lena Minta Aparat Penegak Hukum Tangani Kasus Bawang Malaka Sesuai Prosedur 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here