BALI, GARDAMALAKA.COM – Mahasiswa Malaka yang tergabung dalam organisasi FORMMAL Bali memberikan apresiasi yang sangat mendalam kepada Kapolda bersama penyidik Tipikor Polda NTT yang sudah berusaha keras dan menindaklanjuti proses hukum kasus dugaan korupsi bawang merah Malaka.

Terkait skandal bawang merah di Kabupaten Malaka, FORMMAL Bali terus memberikan dukungan kepada Aparat Penegak Hukum, yakni Penyidik Tipikor Polda NTT untuk menuntaskan masalah ini.

“Semoga sampai selesai dan berjalan dengan lancar”, harap Ketua FORMMAL.

Setalah penyelidikan, akhirnya Penyidik Tipikor Polda NTT menetapkan 3 (tiga) orang tersangka yakni Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malaka, Yustin Nahak, dan dua Direktur CV Timindo, yakni Servinus Devrikandus Siriben dan Egidius Prima Mapamoda pada jumat (6/3), atas dugaan korupsi dalam program bawang merah brebes, program unggulan Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH.

Pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka pada kasus korupsi pengadaan benih bibit bawang merah Kabupaten Malaka tahun 2018 kembali digelar di Mapolda NTT ruang Diskrimsus Poda NTT pada senin (9/03/2020) dan ditetapkan 4 orang tersangaka. Sehingga total sudah ada 7 tersangka ditahan terkait dugaan korupsi proyek pengadaan bibit bawang merah tahun 2018 yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 4,9 miliar dari total nilai proyek sebesar 10,8 miliar [dilansir Sergap.id, Kupang (6/3/2020), dikutip Sepang Indonesia.com.]

Beberapa bulan sebelumnya, ketika Kabupaten Malaka disorot media menyangkut kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten Malaka, juara korupsi, Bupati Malaka menegaskan bahwa Malaka tidak sedang ada perlombaan korupsi, dan dengan tegas dirinya menyampaikan bahwa Kabupaten Malaka tidak ada praktik korupsi. Bupati SBS mengatakan, yang paling terpenting sejak dirinya pimpin Malaka, secara tegas beliau meminta dan berjuang supaya tidak boleh ada korupsi. Hingga saat ini (pernyataan disampaikan) Malaka tidak ada korupsi.

Mengutip radarmalaka.com, Bupati Malaka atau SBS, menjawab pertanyaan wartawan di sela acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Malaka dengan Bawaslu Kabupaten Malaka di Betun, pada Kamis (31/10/2019).

Di hadapan wartawan, Bupati Malaka menjelaskan sejak dilantik menjadi Bupati Malaka, dirinya Bersama jajarannya membangun komitmen bersama dan berjuang supaya tidak ada korupsi di Kabupaten Malaka.

Tanggapan tegas FORMMAL Bali menanggapi pernyataan Bupati Malaka dan menyikapi Fakta Lapangan saat ini

  1. Pernyataan Bupati Malaka menimbulkan terjadinya mosi tidak (lagi) percaya masyarakat kepada Pemda Malaka, dengan adanya 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka Korupsi Bawang Merah Tahun 2018.
  2. Pernyataan Bupati Malaka, merupakan pernyataan tidak benar dan mengandung Hoax untuk membodohi masyarakat Malaka.
  3. Pernyataan bupati Malaka, tidak sesuai dengan perjanjian bupati “sejak dilantik menjadi Bupati Malaka, dirinya bersama jajarannya membangun komitmen bersama dan berjuang supaya tidak ada korupsi di Kabupaten Malaka; kini sudah ditetapkan 7 orang tersangka korupsi pengadaan bibit bawang merah di kabupaten Malaka.
  4. Pernyataan Bupati Malaka, seolah-olah di Malaka tidak ada korupsi. Namun pada kenyataannya ada praktik ketidakadilan atau korupsi berkelompok yang sudah terjadi.
  5. Pernyataan Bupati Malaka, bisa berdampak negatif dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Bupati Malaka.
  6. Pernyataan Bupati Malaka, menunjukkan tindakan seorang kepala daerah kabupaten Malaka gagal total dalam mengontrol bawahannya.

Pesan FORMMAL Bali kepada Bupati Malaka

  • FORMMAL-BALI, menghimbaukan kepada Bupati Malaka agar lebih berhati-hati dalam mengelurkan pernyataan kepada masyarakat Malaka.
  • FORMMAL-BALI, mengingatkan kepada bupati Malaka sebagai seorang pemimpin harus berpikir, berkata dan berbuat yang jujur kepada masyarakatnya.
  • FORMMAL-BALI, menghimbau agar masyarakat Malaka ikut mengawal proses hukum yang dilakukan Penyidki dan Polda NTT terhadap Korupsi dana pengadaan bibit bawang merah di kabupaten Malaka.
  • FORMMAL-BALI, mengajak masyarakat Malaka agar bijaksana dalam memilih pemimpin pada Pilkada Malaka yang akan dilaksanakan pada (23/9/20).
  • FORMMAL-BALI, mengajak masyarakat malaka untuk melaporkan kepihak yang berwajib jika menemukan money politik dalam masa kampanye pilkada malaka yang akan dilaksanakan pada (23/9/20).
  • FORMMAL-BALI, meminta bupati Malaka mempertanggungjawabkan pernyataan di atas.

Demikian tuntutan sikap yang disampaikan FORMMAL Bali untuk dipermaklumkan. (Jes/Tim/Red)

BACA JUGA:
ITAKANRAI Kupang Minta Polda NTT Telusuri Banggar DPRD 2018 dan Bupati Malaka sebagai Kuasa RPM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here