KEFAMENANU, GARDAMALAKA.COM – Salah satu program unggulan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS) adalah Revolusi Pertanian Malaka (RPM) dengan beberapa jenis komoditi sebagai fokus pengembangan dan pembudidayaan.

Program RPM tersebut pada mulanya dianggap berhasil dan memberi dampak kesejahteraan bagi masyarakat.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu beberapa komoditi sarat masalah dan dinilai tidak berhasil. Bahkan membawa masalah bagi instansi terkait. Salah satunya adalah komoditi bawang merah.

Menurut penuturan anggota DPRD periode 2015-2019, Krisantus Yulius Seran, Senin (9/3/2020) pada tahun 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka melalui Komisi II DPRD menolak rancangan anggaran setidaknya senilai 9.6 miliar rupiah yang diusulkan pemerintah (daerah) untuk pengadaan bawang di Malaka.

Penolakan ini, diakuinya, menyusul banyak ditemukannya kegagalan dalam pembudidayaan di tahun-tahun sebelumnya. Hasilnya pun tidak dapat dipasarkan dan akhirnya membusuk. Sehingga program ini dianggap mubazir oleh sebagian masyarakat Malaka.

Aneh bin ajaib, anggaran untuk pengadaan bawang merah yang sudah dibatalkan oleh Komisi II DPRD Malaka di Malaka lantas muncul lagi pasca asistensi anggaran.

Sebagai konsekuensi akhir dari dimunculkannya lagi anggaran pengadaan bawang tersebut, yang tidak disetujui Komisi II DPRD Malaka adalah timbulnya persoalan dugaan korupsi. Bukan main, masalah ini disinyalir melibatkan banyak pihak.

BACA JUGA:
Benarkah Ada Korupsi di Kabupaten Malaka?

Dugaan korupsi pun semakin deras mengalir. Tuntutan kepada Polisi dan Jaksa juga semakin kencang dalam hal penelusuran adanya dugaan korupsi pengadaan bawang merah.

Hal ini membuat Hendrikus Fahik Taek, S.H yang pernah menjadi anggota Banggar DPRD Malaka saat itu angkat bicara.

Ia mengaku, pada tahun 2018 ketika kasus dugaan korupsi bibit bawang merah mulai mencuat ke publik, dirinya sedang menjabat sebagai anggota Banggar. Namun keberadaannya di Banggar saat itu tidak diperhitungkan dan tidak dilibatkan secara penuh dalam proses pembahasan APBD 2018, karena dianggap sebagai pihak yang kalah dalam politik Pilkada Malaka yang saat itu dimenangkan oleh SBS [lansir sergap.id, Senin (9/3/2020)].

Maka dengan tegas Hendrikus, yang menjadi salah satu pimpinan DPRD Malaka di periode 2019-2024 meminta agar kasus ini dibuka saja secara terang-benderang. Ia menginginkan Polda harus membukakan ke publik jika aliran dana itu sampai juga ke tangan Banggar atau Anggota DPRD yang lain.

BACA JUGA:
Dugaan Korupsi Bawang Malaka, GEMMA Kefamenanu Minta Polda NTT Periksa Oknum Banggar DPRD Malaka

Dalam kaitan dengan itu, Gerakan Mahasiswa Malaka (GEMMA) Kefamenanu menilai Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Malaka saat itu bekerja tidak transparan dan akuntabel.

Menurut GEMMA Kefamenanu, Program yang disanjung-sanjung oleh (Pemkab) Malaka yang katanya bersentuhan dengan masyarakat dan selalu berhasil setiap tahun ternyata mengecewakan masyarakat, lantaran pengelolaan anggaran ini tidak secara transparan hingga pada akhirnya terjadi kasus (dugaan) korupsi.

“Gerakan Mahasiswa Malaka (GEMMA) Kefamenanu menilai bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Malaka Periode 2014-2019 dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel dalam menganggarkan anggaran untuk program RPM komoditas Bawang Merah. Seharusnya Banggar DPRD Malaka bekerja secara transparan dan akuntabel, serta keputusan yang diambil tidak sepihak agar meminimalisir terjadinya korupsi”, kata Ketua GEMMA, Ignasia Seuk Nahak ketika ditemui media, Senin (9/3/2020).

Berdasarkan penuturan dua anggota DPRD Malaka tersebut maka menurut Ignasia, jika pada akhirnya terbukti terjadi korupsi, dapat disimpulkan bahwa kasus ini terjadi dengan kemungkinan melibatkan banyak oknum. Sehingga pihaknya meminta Polda NTT segera bertindak gesit menahan semua oknum terkait untuk didalami peran masing-masing, selain 3 tersangka yang sudah ditahan di Mapolres Kota Kupang.

“Kami meminta dengan tegas dan menuntut Tipikor Polda NTT segera periksa indikasi keterlibatan Banggar DPRD Malaka periode 2014-2019 dalam kasus korupsi RPM Komoditas Bawang Merah ini. Jika ditemukan adanya bukti dan keterlibatan Banggar periode lalu dalam kasus ini maka segara melakukan tindakan lanjutan sesuai peraturan yang berlaku”, tegas dia.

GEMMA berharap Tipikor Polda NTT tidak terpengaruh oleh tekanan oknum tertentu dalam mengambil keputusan. Pasalnya, integritas Tipikor Polda NTT harus dijunjung tinggi demi penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat Malaka. (GK/Red)

BACA JUGA:
Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Malaka Ditahan, Ketua IKM Bali Beri Apresiasi Terhadap Polda NTT

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here