Benarkah Ada Korupsi di Kabupaten Malaka?, GARDAMALAKA.COM – Pertanyaan ini muncul lantaran merebaknya berita penahanan 3 tersangka di Polda NTT dalam kasus korupsi bawang merah Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pertanyaan ini pun muncul menyusul penegasan Bupati Malaka, seperti berita yang saya baca dalam radarmalaka.com pada Kamis, 31 Oktober 2019, di sela acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Malaka dengan Bawaslu Kabupaten Malaka. (https://radarmalaka.com/bupati-stef-tegaskan-kabupaten-malaka-tidak-ada-korupsi/)

Selain pertanyaan utama tersebut, masih ada sederet pertanyaan lain yang mengusik nuraniku, memenuhi kepalaku. Dalam tulisan ini pembaca akan lebih banyak diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan.

Saya berharap ada jawaban pasti dari orang-orang hebat yang mampu menjelaskan secara gamblang kepada saya kondisi Malaka saat ini, di antara munculnya banyak dugaan kasus korupsi dan pernyataan Bupati tentang tidak akan adanya korupsi di Malaka sampai pada penahanan 3 tersangka kasus korupsi bawang merah di Malaka.

Kembali ke berita yang saya baca. Di sana diuraikan secara meyakinkan bahwa Bupati dan jajarannya akan berupaya, berjuang agar tidak terjadi korupsi di Malaka. Berikut kutipan penyampain Bupati Malaka dilansir radarmalaka.com:

”Kita semuanya berjuang supaya tidak boleh ada korupsi. Bupati bersama pimpinan perangkat daerah pake simbol ini (Pin WTP). Tahun lalu kita pake pin kejar WTP karena kami belum tahu mana-mana yang menjadi titik lemah kami. Tetapi sekarang kita sudah tahu maka kita gunakan Pin raih WTP dan tidak boleh ada korupsi”.

Selain itu, Bupati bahkan meyakinkan publik, tidak akan ada tindak pidana korupsi di Malaka. Ia menyatakan, sejak tahun 2016 dirinya sudah berbicara di hadapan seluruh pimpinan perangkat daerah agar tidak boleh ada korupsi, bekerja sesuai aturan dan prosedur.

Tidak tanggung-tanggung pihaknya menggandeng Kejaksaan Negeri, tanggal 30 Maret 2016 untuk mengawal jalannya pemerintahan Malaka dan menjadi pembela pemerintah kabupaten Malaka. Itu lalu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU: Memorandum of Understanding).

Bagi penulis, langkah awal yang dilakukan Bupati Malaka ini sangat brilian. Adalah sebuah keberanian menggandeng lembaga penegak hukum (Kejaksaan Negeri) untuk mengawal jalannya pemerintahan di Malaka.

Namun, banyak pertanyaan lantas menggugat nurani saya: Apakah pengawalan yang dimaksudkan dan telah tertuang di MoU sudah berjalan sesuai harapan? Apakah Kejaksaan Negeri benar-benar mengawal jalannya pemerintahan Malaka? Jika iya, mengapa muncul banyak dugaan kasus korupsi di Malaka, yang salah satu di antaranya adalah dugaan korupsi bawang merah di mana telah ada penetapan 3 tersangka pada Jumat, 6 Maret 2020 oleh bagian Tipikor Polda NTT?

Kita menanti sikap Kejaksaan Negeri Atambua terkait penahanan tiga tersangka ini. Apakah pihak kejaksaan akan hadir sebagai “pembela” pemkab Malaka dalam kasus yang melibatkan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Malaka? Apalagi penahanan ini masih sebatas tersangka. Ataukah justeru kejaksaan harus menjadi sponsor dibongkarnya dugaan kasus-kasus korupsi di Malaka.

Kembali ke berita media online tadi. Disebutkan di dalamnya bahwa Bupati Malaka pun menjelaskan perihal seseorang dikatakan korupsi. Baginya, seseorang dikatakan korupsi jika telah ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga apabila terjadi Polisi dan Jaksa memanggil seseorang untuk mengklarifikasi laporan masyarakat, itu tidak serta-merta seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Karena menurut Bupati, kita menganut asas praduga tak bersalah.

Menarik pernyataan Bupati yang ditulis di media tersebut. Pernyataan yang menurut saya sangat diplomatis dan penuh keyakinan. Sehingga, jika kita berkaca dari pernyataan Bupati itu maka kita menyimpulkan (tapi kesimpulan sementara yah) di Malaka (memang) belum ada tindak pidana korupsi; belum ada orang yang korupsi. Lah, lantas apa yang ada? Yang ada adalah banyak dugaan kasus korupsi, jika pun mulai terseret itu hanya sebatas tersangka korupsi, belum terpidana korupsi, bukan?

Akan tetapi kita boleh menelisik dengan pertanyaan ini: Tersangka korupsi mana di Indonesia yang setelah diperiksa Tipikor dinyatakan lolos dan tidak dinyatakan bersalah? Tolong tunjukkan kalau ada. Dan kita berharap 3 orang tersangka tidak lanjut menjadi terpidana yah! Malu soalnya. Malu pada diri sendiri, malu pada masyarakat, malu pada orang se-Indonesia dan dunia.

BACA JUGA:
Judi dan Dugaan Korupsi di Malaka, Kapan Ada Tindakan Tegas?

Jadi, apakah memang ada korupsi di kabupaten Malaka? Antara ada dan tiada? Masih seperti kucing main di dalam kaleng?

Belum lagi, ada kabar angin akan ada 6 orang lain menyusul diperiksa (bisa saja ditahan juga) dalam waktu dekat? Akh, benarkah? Bahkan salah satu orang di antaranya, kata si angin, adalah orang sangat penting! Walaahhh….bisa barabe (berabe) nih?!

Memangnya benar ada korupsi di Malaka? Entahlah, hanya Tuhan, pelaku dan penegak hukum yang tahu. Masyarakat mah hanya menduga-duga. Polisi saja saat akan memeriksa harus mulai menduga dahulu? Baru selanjutnya diperiksa untuk dinaikkan status atau tidak, yah seperti sekarang ini.

Pada intinya, saya menilai para pembantu Bupati mulai mempermalukannya. Untuk hal ini, Bupati Malaka tak boleh tinggal diam, harus segera bersikap dan menyampaikan komentar terkait persoalan penahanan 3 tersangka ini. Awas lho Pak Bupati, ini sangat berpengaruh pada elektabilitas bapak. Apalagi mau maju calon bupati lagi kan? Ini juga melemahkan upaya bapak cegah korupsi lho Pak! Jangan sampai terkesan oleh masyarakat, Bupati menutup mata dan telinga. Bukankah, niatnya adalah mencegah korupsi? Karena mencegah lebih baik Pak, daripada masuk penjara. Stres!!

Masyarakat tentu harap-harap cemas, menunggu saatnya Bupati berpendapat. Saya pun sedang menanti pernyataan tegas Bupati: Ayo, perangi korupsi di Malaka!

Tapi, benarkah ada korupsi di Malaka? Saya kok masih belum dapat kepastian. Pembaca bantu mencaritahu dan memberi jawaban yah! Biar menjadi terang-benderang bagi masyarakat kita.

BACA JUGA:
Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Malaka Ditahan, Ketua IKM Bali Beri Apresiasi Terhadap Polda NTT

Oleh: Kondradus Y. Klau*
*Alumnus Sekolah Demokrasi Belu Angkatan III; Anggota Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Yogyakarta

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here