Komisi I DPRD Malaka Minta Sikap Tegas Pemkab Terkait Keluhan dan Aduan Masyarakat

BETUN, GARDAMALAKA.COM – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta sikap tegas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka dalam merespon aduan dan pengeluhan masyarakat desa terkait pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemberhentian aparat desa.

Sekretaris Komisi I DPRD Malaka, Bernadete Luruk Seran, S.P ketika ditemui media di kantor DPRD, Senin (2/3/2020) memaparkan, Komisi I DPRD sudah sering menerima pengeluhan masyarakat dan telah melakukan upaya-upaya pendekatan dan penyelesaian.

Ia menambahkan, upaya yang telah dilakukan Komisi I ini harus pula didukung dan direspon pemerintah sehingga tidak terus-menerus masyarakat mengadukan hal serupa. Apalagi menurutnya, semua ini tidak ada kaitan dengan politik. Dan memang harus dihindarkan dari politisasi kepentingan.

Ia mengaku, hingga saat ini sudah terdapat 7 desa yang membuat pengaduan ke DPRD Malaka. Terakhir yang membuat pengaduan adalah Desa Naet, Kecamatan Rinhat.

“Sudah ada 7 desa yang buat pengaduan di kantor DPRD Malaka, dan hari ini (Senin-Red) dari Desa Naet, Kecamatan Rinhat. Akan tetapi belum ada penyelesaian karena belum ada respon yang baik dari Pemda”, tuturnya.

Menurutnya, setelah ada pengaduan masyarakat harusnya pemerintah melalui BPMPD mendatangi lokasi desa yang bermasalah untuk melakukan klarifikasi.

“Lebih fatal di desa Umalawain, sudah ada klarifikasi dan sudah ada pengakuan dari penjabatnya; ternyata satu minggu kemudian berkembang di masyarakat yang melapor itu bahwa ternyata tetap ganti tanpa konfirmasi kami di komisi I dan Pemdes”, imbuh politikus Partai Hanura ini.

Menyikapi persoalan tersebut pihaknya (Komisi I) langsung mengambil tindakan dengan memanggil penjabat bersangkutan namun ternyata (penjabat) desanya memenuhi panggilan Komisi I DPRD Malaka.

Ia meminta pemerintah ikut membantu pihaknya menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut agar tidak terkesan DPRD pembohong atau hanya menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan.

“Jadi kami dari komisi I minta, hal-hal dalam pengaduan begini ini setelah kami ambil langkah, dari pihak pemerintah harus membantu supaya kami tidak dianggap oleh masyarakat umum kami pembohong. Jika tidak ada penyelesaian, nanti masyarakat menilai kami anggota DPR(D) pergi untuk jalan-jalan saja”, terangnya.

“Masalahnya tidak diselesaikan. Jadi saya minta dengan tegas supaya masalah-masalah pengaduan seperti ini bisa tuntas kalau bisa sehingga nilai kami sebagai anggota DPRD lebih khusus Komisi I itu ada di mata masyarakat”, pungkasnya.

Bernadeta kemudian menegaskan lagi terkait 7 desa dengan pengaduan masalah yang sama, yang hingga saat ini belum satu desa satupun ada penyelesaiannya. (Jes)