Oktovianus Seldi Ulu Berek - Wartawan Aktif di Kabupaten Malaka

Malaka Butuh Reformasi Birokrasi dan Reformasi Dari Desa, GARDAMALAKA.COM – Tulisan ini bertujuan menganalisis sistem birokrasi, khususnya tata kelola ekonomi di Kabupaten Malaka. Ini salah satu bentuk kepedulian saya sebagai warga negara dalam mendukung reformasi birokrasi terlaksana di Kabupaten Malaka, si bungsunya Provinsi NTT. 

Meskipun demikian, saya tidak sedang berpretensi memberikan jawaban terhadap semua persoalan tata kelola ekonomi tersebut. Sebaliknya, pelbagai permasalahan itu saya tampilkan. Beberapa di antaranya disertai alternatif solusinya; sedangkan beberapa yang lain saya sodorkan untuk didiskusikan lebih lanjut.

Kerangka Berpikir

Terdapat dalil dominan yang cenderung naif dalam wacana mengenai demokrasi, yakni dikotomi antara prosedural dan substansial. Model berpikir seperti ini mengantar orang pada pemisahan sekaligus terlampau menyederhanakan persoalan yang sebenarnya sangat kompleks.

Asumsi yang muncul secara tentatif tentu saja beralasan ketika dikatakan bahwa kritik terhadap prosedur terjadi tepat ketika orang dengan serampangan mengatakan bahwa ideal tertentu hanya mungkin tercapai jika melalui prosedur yang ketat, berlegitimasi, dan teruji.

Dengan kata lain, prosedur merupakan kerangka dasar yang dipakai untuk membaca serentak membuat framing tentang apa jenis metode, kerangka, dan cara yang dipakai untuk mencapai ideal tersebut.

Bahaya yang muncul dari cara berpikir seperti ini adalah bahwa tanpa pengujian yang valid terhadap format prosedur yang digunakan, orang lalu menganggap bahwa tidak ada hal di luar prosedur untuk tidak mengatakan bahwa tanpa prosedur, tujuan terasa sangat utopis.

Demikian pun sebaliknya, dengan cara berpikir yang melulu menekankan aspek substansi atau nilai-nilai ideal tanpa diikuti oleh format yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut, akhirnya menempatkan orang pada sebuah kekacauan epistemologis yang serius.

Selanjutnya, dalil lain yang juga dominan adalah perselisihan tak terdamaikan antara aktor dan sistem yang tampak dalam dua pilihan, yakni right man on the right place dan how to make a right place for everyone.

Pada yang pertama, orang cenderung berharap pada datangnya “orang baik” untuk membawa rakyat banyak menuju kesejahteraan. Mereka tidak peduli pada sistem karena telanjur menganggapnya sebagai hal buruk. Penekanan argumentasinya pada aktor.

Sementara itu, pada yang kedua, muncul anggapan bahwa tidak mungkin ada kesejahteraan yang merata jika tidak didukung oleh sistem yang komprehensif. Penekanan bukan pada aktor, tetapi pada sistem.

Dari dua jenis kerangka berpikir di atas (prosedural versus substansial dan aktor versus sistem), saya mencoba membaca beberapa persoalan tata kelola ekonomi di Malaka.

Implikasi Lanjutan

Beberapa persoalan yang muncul dari cara berpikir dikotomis seperti di atas, antara lain: pertama, pejabat publik tidak paham politik.

Tentu saja, dalam konteks ini, saya berbicara tentang politik representasi. Bandingkan euforia yang muncul di kalangan masyarakat ketika ada pejabat daerah yang dengan cara tertentu, akhirnya berhasil mengutarakan aspirasinya kepada presiden secara langsung.

Memang tidak ada yang salah dengan cara seperti itu. Namun, jika mau dipikirkan lagi secara mendalam dan kritis, dapat dikatakan bahwa pejabat tersebut sama sekali belum paham benar mengenai politik representasi.

Disebut sebagai representasi karena ada prinsip keterwakilan. Nah, dari kerangka berpikir seperti itu, pejabat daerah yang menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada presiden mencederai nilai-nilai representasi. Mengapa pula harus, misalnya, bupati yang mesti menyampaikan persoalan itu secara langsung kepada presiden dan bukan anggota DPR-RI atau gubernur?

Hal ini merupakan salah satu dari sekian banyak contoh betapa pejabat publik sama sekali tidak paham soal politik representasi. Tidak jarang cara seperti itu melahirkan semacam gaya populisme berwajah baru di hampir semua daerah.

Disebut sebagai populisme karena krisis representasi memungkinkan ia lahir sebagai salah satu alternatif. Akar masalahnya jelas: ada keterputusan dalam rantai representasi. Pada kasus di atas, DPR dan gubernur/bupati belum menjalankan fungsinya secara benar.

Kedua, tidak adanya sinergitas antar pemimpin. Bupati sampai kepala desa memiliki program yang berjalan secara terpisah. Dinas pariwisata, misalnya, tidak akan pernah bisa mengembangkan potensi wisata yang ada di wilayahnya jika tidak bekerja sama dengan dinas sosial dan/atau pelbagai dinas lainnya bahkan sampai ke level pemerintah desa.

Dikatakan demikian karena, selama ini, masing-masing instansi seolah-olah berjalan sendiri dan menentukan program prioritasnya secara mandiri tanpa memberikan peluang keterlibatan dari dinas lainnya. Celakanya, setiap dinas memiliki program yang secara esensial saling bertentangan atau paradoks.

Ambil contoh: sejak ditetapkan anggaran Dana Desa, misalnya, ramai-ramai orang membangun jalan di dalam desa. Saking mulusnya jalanan di dalam desa, orang sama sekali tidak memperhatikan bagaimana dengan jalanan antar desa. Dengan kata lain, tidak ada studi atau kajian geografis yang serius di tempat di mana anggaran itu dituju.

Ketiga, ketiadaan riset yang tajam tentang populasi dan kondisi sebuah masyarakat dalam menangani atau mengelola anggaran yang telah diberikan. Riset yang saya maksudkan di sini adalah mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan apa saja yang menjadi prioritas masyarakat.

Sistem penentuan kebijakan yang top-down dari pemerintah desa, misalnya, menyebabkan masyarakat hanya sekadar menjadi penonton. Mereka tidak berpartisipasi aktif sejak dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Bandingkan, misalnya, pembangunan ruas jalan di dalam desa yang telanjur lebih diutamakan padahal mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Pertanyaannya: mengapa tidak dibentuk kelompok petani dan/atau nelayan yang selanjutnya didampingi dan diberi insentif untuk memberdayakan kelompoknya?

Oktovianus Seldi Ulu Berek – Jurnalis Aktif di Kabupaten Malaka (Foto: Dok. Pribadi)

Reformasi dari Desa

Hakikat reformasi birokrasi sejatinya menghasilkan sebuah tata kelola pemerintahan yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan cepat, akurat, komprehensif, dan terkoordinasi. Rantai birokrasi yang panjang menyebabkan informasi mengalami delay dan noise untuk tiba ke pusat kendali birokrasi.

Rangkaian rapat yang bertele-tele dan diwarnai judgment subjektif yang begitu kental menghasilkan solusi kebijakan yang tidak akurat dan sepotong-sepotong. Penerapan kebijakan kemudian diberlakukan dengan tidak terkoordinasi dan berserak.

Permasalahan ini dapat diselesaikan lewat perspektif sibernetika, sebuah studi interdisiplin yang mengkaji permasalahan struktur dan manajemen sistem informasi dengan dilandasi perspektif teori kendali, perspektif sistemik, dan ilmu biologi. Proyek ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru.

Sibernetika memungkinkan kita melihat masalah di daerah, seperti potensi krisis ekonomi, bencana alam, kriminalitas, konflik sosial, busung lapar, atau persebaran penyakit, yang dapat dideteksi dengan cepat oleh ”radar siber”. Data tersebut lalu dikalkulasi secara real time dengan perangkat komputasi. Proses ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan berguna dalam pengambil keputusan di level yang berbeda-beda.

Dari mana seharusnya reformasi birokrasi, yang terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik secara efisien, bisa dimulai dengan resistensi paling rendah? Mulailah dari desa. Mengapa? Karena di desalah umpan balik terhadap pelayanan publik, entah baik atau buruk, langsung bisa dirasakan oleh kepala dan perangkat desa secara real time dari masyarakat (sebagai pihak yang harus dilayani).

Hal ini dimungkinkan karena tak ada jarak sosiologis, kultural, dan bahkan fisik antara kepala dan perangkat desa dengan masyarakat. Mereka adalah bagian integral dari komunitas mereka sendiri.

Pemda dan masyarakat Malaka bisa memilih untuk memulai strategi ini dengan cara apakah dari kecamatan dengan desa terbanyak, ataukah kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit?

Penulis: Oktavianus Seldi Ulu Berek

(Jurnalis Aktif di Kabupaten Malaka)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here